JAYAPURA, Kawattimur – Menteri Bidang Politik Hukum dan Keamanan tegas mengatakan Pemilu serentak Tahun 2019 untuk memilih pemimpin dan bukan mengadu pemimpin. Moment Pemilu, kata Menkumham melalui amanat yang dibacakan Kapolda Papua, Irjen Pol Martuani Sormin, haruslah menjadi ajang unjuk kompetensi, program dan kapabilitas untuk mendapatkan kepercayaan rakyat yang akan memilihnya menjadi pemimpin Nasional.
“Sedapat mungkin opini kita semua diarahkan bahwa ajang ini bukanlah untuk membenturkan satu pihak dengan pihak yang lain atau ajang konflik antara kubu yang satu dengan kubu yang lain,” kata Kapolda membacakan amanat Menkumham saat didepan peserta Apel Gelar Pasukan Ops Mantap Brata Matoa 2018 di Halaman Kantor Gubernur Papua, Jumat (22/3/2019) pagi.
Lebih lanjut dibacakan Kapolda, Pemilu Serentak Tahun 2019 adalah kesempatan rakyat Indonesia untuk memilih calon anggota legislatif yang akan memperjuangkan aspirasi rakyat, sekaligus sarana untuk memilih pemimpin nasional guna mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia.
“Pemilu serentak kali ini akan menjadi warisan kebanggaan sekaligus menjadi sorotan dunia internasional terkait apakah bangsa Indonesia mampu melaksanakan konsolidasi politik dengan demokratis dan berintegritas dalam rangka memilih pemimpin nasionalnya,” katanya.
Sukses atau tidaknya perhelatan demokrasi ini, kata Kapokda sangat tergantung kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Peserta Pemilu, dan pihak penyelenggara Pemilu yakni KPU, Bawaslu dan DKPP wajib hukumnya menunjukkan kinerja yang obyektif dan transparan, termasuk fungsi dan peran TNI-Polri yang berada di luar lingkup penyelenggara Pemilu, akan sangat menentukan suksesnya keberlangsungan Pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Pada kesempatan tersebut, juga disebutkan ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang dimungkinkan akan menghambat kelancaran penyelenggaraan Pemilu 2019.
“kita ketahui bersama bahwa Bawaslu dan Polri telah mengeluarkan lndeks Kerawanan Pemilu, yang merupakan pemetaan terhadap kerawanan-kerawanan yang diprediksi akan timbul dalam penyelenggaraan Pemilu disetiap daerah. Pemetaan kerawanan ini meliputi sisi penyelenggaraan dan sisi keamanan dan ketertiban masyarakat oleh karena itu, saya mengajak seluruh stake holders terkait untuk segera mengenali, menemukan dan menetralisir serta mengatasi hambatan hambatan tersebut,” katanya.
Ditegaskan pula berita-berita hoax atau berita bohong yang disampaikan terutama melalui media sosial, tentunya memiliki tujuan politis yaitu dipakai sebagai alat untuk menyingkirkan lawan politik sehingga menyebabkan demokrasi menjadi tidak sehat dan merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
Demikian pula halnya dengan semakin menguatnya politik identitas menggunakan isu-isu SARA, telah menjadi salah satu strategi bagi pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab dalam memenangkan konstelasi Pemilu, sehingga menyebabkan disintegrasi bangsa dan hilangnya rasionalitas dalam menentukan pilihan politiknya penyebaran berita hoax dan menguatnya politik identitas dalam ajang Pemilu Serentak Tahun 2019 merupakan bentuk lain dari teror kepada masyarakat karena mempengaruhi kondisi psikologis rakyat Indonesia sehingga kepada para pelakunya harus diambil langkah hukum yang tegas.
TNI-Polri selaku institusi yang bertanggung jawab langsung terhadap pengamanan jalannya Pemilu Serentak tahun 2019 diminta tegas mengambil tindakan, apabila menemukan adanya kerawanan dan hambatan tersebut.
“tindakan tegas sesuai dengan Prosedur Tetap dan aturan hukum yang berlaku sehingga tidak ada toleransi sekecil apapun bagi pihak-pihak yang akan mengganggu jalannya Pemilu Serentak Tahun 2019,” jelasnya.
Apel gelar pasukan tersebut di hadiri Hadir Kapolda Papua Irjen Pol Drs. Martuani Sormin, M. Si., Danlantamal X Jayapura Brigjen TNI Marinir Nurri Andrianus Jatmika, Pangdam XVII Cenderawasih Yosua Pandit Sembiring, Yang mewakili Gubernur Provinsi Papua Noak Kapisa, Walikota jayapura, Personil TNI Polri, Satpam, Orari, Perhubungan. (TA)
