JAYAPURA (KT) – Sejumlah narasumber memberikan pemikiran serta penyampaian untuk memulihkan harmoni di Papua pasca insiden yang terjadi beberapa waktu terkahir. Dikesempatan yang menghadirkan petinggi Aparat Keamanan di Papua, sejumlah perwakilan Pemerintah Daerah serta para tokoh masyarakat ini, menarik point penting dimana persoalan keamanan adalah tanggung jawab seluruh pihak yang ada di Papua.
Adapun inti dari penyampaian masing-masing perwakilan dari aparat keamanan dalama hal ini Kapolda Papua, Irjen Pol Paulus Waterpau meminta penyelenggara pemerintahan harus Pancasilais dan berperan aktif, sebab peran serta penyelenggara pemerintah sangat penting untuk mengatasi persoalan yang ada di Papua.
“Saya melihat dari sisi penyelenggara ada 3 di Papua yaitu Pemerintah Daerah, Perwakilan Rakyat dan Majelis Rakyat Papua, saya menilai jika para penyelenggara ini berperan segala persoalan bisa teratasi, masalah pendidikan, kesehatan, ekonomi, adat, agama, konflk sosial dan lain-lain semua ada di penyelenggara, jangan semua persoalan harus di lempar ke Pusat, “ kata Paulus Waterpau yang juga menjadi narasumber pada kegiatan yang berlangsung di Aula LPRRI, Rabu (16/10/2019)
Menurutnya, pejanbat pun harus proaktif turun ke langsung melihat masyarakat di kampung-kampung dan tak hanya duduk bertemu dalam satu kegiatan formal.
“Blusukan sebuah kegiatan yang mempertemukan pejabat dengan masyarakat, kita ini ada karena masyarakat dan sudah ditunjukkan oleh para pemimpin kita, tidak melulu dengan kegiatan formal,” kata Waterpau.
Demikan halnya di sampaikan Pangdam XVII/Cenderawasih dimana kegiatan turun lapangan (blusukan, red) merupakan salah satu keputusan dengan level kebijakan atau teknis yang didasari dari hasil pertemuan langsung dengan masyarkat.
“Blusukan kalau di TNI adalah pendekatan teritorial, kita datang kesini bukan untuk dilayani tetapi melayani, sehingga harus face to face dilapangan,” kata Pangdam.
Pangdam mengatakan banyak sudut pandang berbeda dalam rangka menciptakan Papua maju kedepan. Sehingga diharapkan semua pihak dapat duduk sejajar untuk menyelesaikan penyelesaian masalah Papua.
Sementara dari perwakilan Pemerintah Kota Jayapura, Wakil Walikota Jayapura, Rustam Saru mengaku Kota Jayapura saat ini sudah aman dan kondusif pasca kerusuhan yang terjadi tanggal 29 Agustus 2019. “Kita telah bangun kebersaaman selama ini hancur karena isu rasisme, maka hal yang perlu dilakukan adalah komunikasi dan dialog Papua dan Pemerintah Pusat agar tidak terulang kembali,” katanya.
Dari Rektor IAIN Fattahul Muluk menyarankan untuk penyelesaian permasalahan ini harus menyentuh aspek-aspek adat. Selaku Akademisi ia menilai pendekatan paling humanis adalah pendekatan adat “kita harus merekonstruksi nilai-nilai yg tumbuh dan hidup di masyarakat,” sarannya.
Ketua Forum Pembauran Kebangsaan dan Kepala Suku La Pago Bpk. Alfius Tabuni dalam penyampaiannya mengatakan, Papua adalah miniatur Republik Indonesia, kalau Papua damai maka Indonesia juga damai.
“Sebagai Kepala Suku La Pago menyampaikan terimakasih kepada aparat keamanan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” katanya.
Masalah Papua harus bicara di Papua bukan di Jakarta, kata Ham Pawagak sebagai perwakilan Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah. Ia menyampaikan setelah dibicarakan dalam internal di Papua barulah hal tersebut di bawa ke Jakarta dan disampaikan kepada Presiden.
Sementara Tokoh Pemuda Maikel Yerisetouw mengatakan semua pihak harus gunakan kapasitas masing-masing dan benar-benar kerja. Banyak pejabat tetapi sedikit pemimpin. Pemimpin itu harus turun ke masyarakat seperti yang dilakukan Kapolda dan Pangdam di Wamena. “Mari kira semua sadar diri, hormati pemilik tanah ini dan pemilik tanah juga harus hargai orang yang datang ke tanah ini,” katanya.
“Kalau ingin mau maju ada 2 pendekatan yaitu kesejahteraan dan keamanan, kalau saya menghayati agar keamanan dikedepankan,” ungkap Tokoh Agama Bpk. Freddy Toam.
Ia mengatakan sumber persoalan yang terjadi saat ini adalah pergeseran nilai, secara nasional ada nilai-nilai yang sama, namun saat ini meninggalkan norma lama sehingga timbul perbedaan dan terjadi konflik.
Ketua IKAL Komisariat Papua Emi Enembe yang menyebut odal pembangunan nasional adalah keamanan, dan masalah keamanan menjadi tanggung jawab kita semua.
Kegiatan saraseharn dalam rangka memulihkan kondisi kebersamaan, keharmonisan dan gotong-royong di Papua ini juga menghadirkan, Kapolda Papua, beberapa pejabat Daerah di Papua, Tokoh Masyarakat dan Pemuda di Papua. **
