Wamena (KT) – Keterlibatan TNI dalam Proses Pendidikan di Papua untuk terlibat langsung dalam memberikan pembelajaran Non Formal kepada Siswa mendapat tanggapan Pribadi dari Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2Dikti) Wilayah XIV Papua dan Papua Barat, Suriel Samuel Mofu.
Komentar Pribadi Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2Dikti) Wilayah XIV Papua dan Papua Barat, Suriel Samuel Mofu, disampaikan usai kegiatan pengesahan peningkatan Status Sekolah Tinggi Stisip Amal Ilmiah Yapis menjadi Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena di Wamena Kabupaten Jayawijaya.
Menurut Mofu, L2Dikti lebih fokus kepada urusan pendidikan tinggi, sehingga dirinya hanya dapat menyampaikan komentar pribadinya.
Kata Mofu, pendidikan itu bertujuan memberikan sebuah suasana baru dalam hal berpikir dan membuat seseorang menjadi tahu akan dirinya sendiri, tahu akan ligkungannya, tahu akan apa yang dia mau bagi hidupnya dan pendidikan itu harus bisa memberantas ketidaktahuan.
Kata Mofu, dalam Dunia ini, tidak ada yang namnnya orang yang pintar dan orang yang bodoh, yang ada adalah orang yang tahu dan orang yang belum tahu.
Sehingga tugas dari tenaga pendidikan adalah membuat orang yang belum tahu menjadi tahu dan tugas itu bisa dilakukan oleh siapa saja.
“Jadi bisa Pendeta, bisa Haji, bisa Dokter, bisa juga orang tua yang tidak tamat dari perguruan tinggi, asalkan dia memiliki pengetahuan yag bisa diberikan kepada orang lain itu bisa,” kata Mofu.
Menurutnya, soal keterlibatan tentara untuk mengajar Non Formal, itu dikarenakan beberapa tempat yang mungkin sulit didatangi atau dijangkau dan siapa yang mau dan sanggup ke tempat-tempat yang sulit dijangkau.
“Kalau memang tidak ada rotan akarpun jadi, itu mungkin prinsipnya disitu, dan mungkin ada yang mau ke tempat sulit itu, tetapi tidak ada anggarannya, nah hal ini yang harus kita pelajari, sebaliknya ada anggarannya tetapi tidak ada yang mau kesana, nah ini yang kita cari,” ungkap Mofu.
Jelas Mofu, semua sarjana Lulusan Pendidikan PGSD, STKIP dan Lulusan Pendidikan tinggu Keguruan ditanah Papua bisa dimanfaatkan.
Tetapi kalau memang tenaga yang dibutuhkan tidak ada sama sekali siapapun boleh mengajar, tetapi kalau ada harus kita pikirkan bagaimana merangsang lulusan-lulusan tinggi di bidang pendidikan dan keguruan.
“Karena tidak semua orang yang mengajar itu lulusan dari FKIP, namun asal dia punya ilmu, asal dia megetahui sesuatu dan dapat memberikan ilmu itu kepada orang lain yang belum tahu,” kata Mofu.
Disini, untuk keterlibatan TNI pastilah Pendidikan Dasar dalam hal ini Sekolah Dasar (SD) yang membutuhkan hal ini, sedangkan untuk SMP dan SMA tidak diperbolehkan ada keterlibatan, sebab tenaga pendidik yang mengajar di SMA dan SMP haruslah tenaga pendidikan yang berjenjang Relevan.
“Mungkin SD, tetapi untuk SMP dan SMA tidak boleh, karena itu tenaga pendidik yang spesialisasi, jadi tidak mungkin menggunakan tentara,” kata Mofu.
Kita menggunakan Tetara hanya kewiraan dan pendidikan kewarganegaraan dan ini sudah dilakukan dalam mata Kuliah Kewiraan, sehingga Militer kalau mengajar di Perguruan tinggi itu bukan sesuatu yang baru tetapi harus yang relevan sesuai dengan bidang yang dimilikinya.(NP)
