JAYAPURA (KT) – Segenap Tokoh dari Pegunungan dan Pesisir di Wilayah Papua menyampaikan aspirasinya, terkait keberlanjutan Dana Otonomis Khusus (Otsus) untuk pembangunan di Papua.
Ketua Rayon V Rukun Jayawijaya atau Lapago di Jayapura, David M. Hubi menyebut, banyak daerah di Pegunungan Papua terbilang masih tertinggal, sehingga membutuhkan sentuhan pembangunan Pemerintah.
“Lewat Otsus sentuhan itu bisa terjawab, kami inginkan pembangunan setara seperti daerah lainnya di Indonesia,” katanya.
Ia menyebut, daerah di Pegunungan Papua terdapat 14 hingga 16 kabupaten yang perlu dimekarkan, sehingga terjadi rentan kendali agar terjadi pembangunan di segala bidang.
Hubi yang didampingi Sekretaris Peradilan Dewan Adat Suku Sentani (DASS) Philipus Deda, Wakil Ketua DASS Yakob Fiabetauw, Ondoafi Sosiri Boas Asa Enoch, bersama Kepala Suku Lapago wilayah Yapis Jayapura Ernest Tabuni, Kepala Suku Lapago wilayah Entrop Andius Tabuni dan Kepala Suku Lapago wilayah Angkasa Waila mengatakan jika ada pihak yang sengaja mengembangkan isu atau wacana tolak Otsus, hal itu merupakan hal yang salah karena yang terjadi hingga kini masyarakat di pegunungan masih ada yang belum memakai pakaian (telanjang).
“Saya selaku orang tua, karena Otsus kita bisa tahu hitung uang atau pegang uang karena sekolah, jika dibandingkan dengan sebelum kebijakan Otsus diberlakukan hal itu belum terjadi, inikan aneh jika ada yang menolak,” kata Hubi
Samahalnya dengan Hubi,, ondoafi Sosiri Boas Asa Enoch mengatakan bahwa Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui undang-undang nomor 21 tahun 2001.
“Otsus yang diberikan agar Provinsi Papua dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat asli Papua. Anggaran Otsus yang dikucurkan pemerintah pusat dari tahun 2000 hingga 2020 terus meningkat yang difokuskan untuk empat program prioritas yaitu aspek pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat,” katanya.
Hal itu menjadi bukti, bahwa perhatian pemerintah pusat ke Papua begitu besar. Contoh keberhasilan Otsus itu banyak, seperti dalam bidang pendidikan, ada ribuan anak asli Papua dikirim sekolah keluar negeri, baik dikirim ke Australia, Selandia Baru, Jerman, Belanda dan Amerika.
“Kemudian dikirim Afrika, Cina, hingga Jepang dan sejumlah negara di Asia. Berbagai infrastruktur prasarana dan sarana transportasi di sektor perhubungan darat, laut dan udara seperti pembangunan enam bandara di Provinsi Papua yaitu Bandara Ewer, Bandara Kepi, Bandara Ilaga, Bandara Oksibil hingga Bandara Nabire Baru dan Bandara Mopah di Merauke, juga perbaikan Bandara Sentani,” katanya.
Bahkan, kata dia, jalan transPapua sepanjang 1.071 KM telah tersambung dan terus ditingkatkan kondisinya. “Yang saya ikuti diberbagai media bahwa hingga kini, jalan transPapua yang sudah beraspal sepanjang 743 KM dan sisanya masih agregat atau perkerasan tanah dan terbukti memberikan manfaat untuk kesejahteraan rakyat dengan semakin murahnya harga barang-barang kebutuhan pokok,” ujarnya.
“Melihat perkembangan pembangunan Papua yang semakin baik, maka kami sebagai tokoh masyarakat adat Papua dari daerah daerah pesisir dan pegunungan mendukung pelaksanaan Otsus yang selama ini telah berjalan dan mendorong perintah pusat untuk tetap melakukan evaluasi penerapannya sehingga manfaat yang selama ini telah dirasakan dapat ditingkatkan lagi dan dirasakan oleh seluruh masyarakat papua, sehingga akan menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat Papua,” kata Boas. (TA)
