Nabire, (KT)- Penjabat Gubernur Papua Tengah, DR. Ribka Haluk, S.Sos., MM, secara resmi membuka Musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045. Dalam sambutannya, beliau menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan draf RPJPD untuk menciptakan rencana pembangunan yang berbasis aspirasi rakyat.
Acara Musyawarah RPJPD, yang diadakan di Aula Kantor Gubernur Papua Tengah pada Senin (3/5/2024), dihadiri oleh seluruh pejabat SKPD di lingkungan Provinsi Papua Tengah dan para Kepala Bappeda dari 8 Kabupaten se-Provinsi Papua Tengah.
PJ Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk, menekankan pentingnya proses perencanaan pembangunan yang efisien, efektif, partisipatif, dan akuntabel dalam rangka mencapai perencanaan yang berkualitas tinggi. Dia menyatakan, “Musyawarah RPJPD ini merupakan langkah awal untuk menyusun RPJPD tahun 2025-2045, yang akan ditetapkan pada awal bulan Agustus 2024. Penyusunan RPJPD harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045.”
Beliau juga menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan RPJPD. “Kita harus memperhatikan aspirasi masyarakat dan program yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Keterlibatan aktif masyarakat akan menjadikan RPJPD lebih relevan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat Papua Tengah,” ujar Ribka Haluk.
Provinsi Papua Tengah telah merancang visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2045, yang bertujuan untuk mewujudkan Papua Tengah yang adil, berdaya saing, maju, dan berkelanjutan. Untuk mencapai visi tersebut, telah ditetapkan 8 misi yang akan menjadi fokus pembangunan di Provinsi Papua Tengah.
Misi-misi tersebut antara lain memantapkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi lokal, penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, memantapkan keamanan, ketertiban, dan ketentraman umum, serta meningkatkan ketahanan sosial, budaya, dan ekonomi yang berkelanjutan.
Ribka Haluk berharap agar pihak akademisi, Staf Ahli Gubernur, dan Bappeda dapat memberikan masukan yang berharga untuk membedah 8 misi yang telah ditetapkan. “Kami berharap agar pembahasan RPJPD ini mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Papua Tengah, serta selaras dengan tema Musrembang dan hajat hidup orang banyak,” tambahnya.
“Keberhasilan pembangunan Provinsi Papua Tengah akan menjadi cerminan dari komitmen dan kepemimpinan pemerintah provinsi yang kuat dan demokratis, serta konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah provinsi,” pungkas Ribka Haluk.
