Jakarta, (KT) – Pada Kamis, 13 Juni 2024, Pemerintah Provinsi Papua Tengah resmi menandatangani kesepakatan dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI) terkait pengembangan Bandara Douw Aturure di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) ini merupakan tonggak penting dalam upaya meningkatkan fasilitas bandara yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan mempermudah akses transportasi di wilayah tersebut.
Acara penandatanganan MoU yang digelar di Kantor Kemenhub RI, Jakarta, dihadiri oleh Penjabat Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos., MM, dan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub RI, Maria Kristi Endah Murni. Kesepakatan ini menunjukkan komitmen bersama untuk mempercepat pembangunan infrastruktur udara yang sangat penting bagi perkembangan Papua Tengah.
Dalam sambutannya, Dr. Ribka Haluk menyoroti pentingnya pengembangan Bandara Nabire yang saat ini hanya melayani penerbangan dengan pesawat kecil jenis ATR. “Saat ini, bandara kita hanya bisa didarati pesawat ATR. Untuk memungkinkan pendaratan pesawat berbadan besar seperti Boeing, kita perlu memperpanjang landasan pacu. Ini akan memungkinkan maskapai lain masuk, sehingga menciptakan persaingan harga tiket yang lebih sehat dan terjangkau bagi masyarakat,” jelas Ribka Haluk.
Selain peningkatan kapasitas landasan pacu, pembangunan fasilitas lainnya seperti VIP Room juga sedang berlangsung dan diharapkan selesai tahun ini. “Kami telah melakukan land clearing pada area perpanjangan landasan pacu dan ujung bandara arah laut, serta menyambungkan listrik dari PLN ke bandara baru. Tahun ini, melalui APBD Provinsi Papua Tengah, kami akan memperpanjang landasan pacu dari 1.600 meter menjadi 2.500 meter dengan lebar 45 meter, serta melakukan penimbunan di ujung bandara sisi laut untuk menciptakan zona aman bagi penerbangan,” tambahnya.
Ribka Haluk menekankan bahwa proyek ini tidak hanya untuk memperluas kapasitas bandara, tetapi juga untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan akses transportasi udara yang lebih baik. “Kami bersama Kemenhub RI berkomitmen untuk mempercepat pembangunan bandara guna meningkatkan layanan kepada masyarakat dan mendukung aktivitas perekonomian, perdagangan, dan pariwisata di Papua Tengah. Penandatanganan MoU ini menjadi pedoman dalam melaksanakan percepatan pembangunan Bandara Nabire,” tuturnya.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub RI, Maria Kristi Endah Murni, mengapresiasi inisiatif Pemprov Papua Tengah dalam meningkatkan fasilitas Bandara Douw Aturure. “Kami sangat berterima kasih atas inisiatif Pj. Gubernur yang proaktif bekerja sama dengan kami. Kerja sama yang baik ini mempercepat proses pengembangan bandara dan mempermudah pelaksanaan proyek,” ungkap Maria Kristi.
Maria Kristi juga menambahkan bahwa Kemenhub RI mendukung penuh rencana Pj. Gubernur Papua Tengah yang ingin agar pesawat berbadan besar seperti Boeing dapat mendarat di Nabire. “Keinginan beliau untuk memberikan kado spesial kepada masyarakat Papua Tengah pada momen tahun baru ini tentu sangat mungkin diwujudkan. Kami akan bekerja sama untuk mewujudkan mimpi masyarakat Papua Tengah,” pungkasnya.
Pengembangan Bandara Nabire tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kapasitas penerbangan, tetapi juga untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat Papua Tengah dengan menyediakan akses transportasi udara yang lebih baik dan terjangkau. Dengan peningkatan infrastruktur ini, diharapkan akan terjadi peningkatan mobilitas, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Bandara Nabire, yang saat ini hanya melayani penerbangan dengan pesawat kecil, diharapkan bisa menjadi hub yang lebih besar dan lebih modern. Rencana perpanjangan landasan pacu hingga 2.500 meter dan pengembangan fasilitas pendukung lainnya diharapkan dapat menarik lebih banyak maskapai untuk beroperasi di Nabire, sehingga tercipta persaingan harga tiket yang sehat dan lebih terjangkau bagi masyarakat.
Kerja sama antara Pemprov Papua Tengah dan Kemenhub RI dalam pengembangan Bandara Nabire merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa infrastruktur udara di wilayah tersebut siap menghadapi tantangan masa depan dan mampu mendukung perkembangan ekonomi yang lebih baik. Ini adalah bukti nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan konektivitas dan kualitas hidup masyarakat di Papua Tengah.
Dengan penandatanganan MoU ini, harapannya adalah bahwa proyek pengembangan Bandara Nabire dapat berjalan lancar dan selesai tepat waktu, memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat dan perekonomian daerah. Pemerintah dan masyarakat Papua Tengah menantikan hasil dari proyek ini yang akan membawa perubahan positif dan meningkatkan kualitas hidup di wilayah tersebut.
Kesepakatan ini tidak hanya menandai komitmen untuk pengembangan infrastruktur udara yang lebih baik di Papua Tengah, tetapi juga menunjukkan dedikasi pemerintah dalam memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang lebih baik ke layanan transportasi udara yang aman, efisien, dan terjangkau. Dengan pengembangan Bandara Nabire, diharapkan masyarakat dapat menikmati manfaat dari peningkatan mobilitas dan konektivitas, yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di seluruh wilayah Papua Tengah.
