Nabire, (KT) – Pemerintah Provinsi Papua Tengah berhasil mencatat penurunan signifikan dalam angka kemiskinan ekstrem di wilayahnya melalui serangkaian kebijakan strategis. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), pemberian modal usaha, dan pendekatan berbasis data menjadi kunci sukses upaya ini.
Staf Ahli Gubernur Papua Tengah Bidang Kemasyarakatan, SDM, dan Pengembangan Otonomi Khusus, Ukkas, S.Sos., M.K.P., dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Nabire pada Senin (2/12/2024), memaparkan capaian tersebut.
“Pada periode 2023-2024, beberapa kabupaten mencatat penurunan signifikan. Kabupaten Dogiyai, misalnya, berhasil menurunkan angka kasus dari 49.362 menjadi 25.144 (19,8%), Kabupaten Puncak Jaya dari 46.172 menjadi 25.396 (19,5%), dan Kabupaten Nabire dari 43.576 menjadi 16.735 (15,3%),” ungkapnya saat membacakan sambutan Gubernur Papua Tengah, Anwar Harun Damanik.
Tantangan dan Pendekatan Terintegrasi
Kemiskinan ekstrem masih menjadi tantangan utama di Papua Tengah, di mana banyak warga hidup di bawah standar kesejahteraan minimum tanpa akses memadai terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kebutuhan dasar lainnya. Gubernur Papua Tengah menekankan pentingnya pendekatan yang terencana dan berkelanjutan dalam mengatasi masalah ini.
“Melalui koordinasi yang solid dan solusi inovatif, kita dapat menyelaraskan langkah serta memperkuat kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil,” ujar Ukkas.
Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3PE) dari Kemenko PMK RI menunjukkan jumlah kasus pada 2022 sebanyak 267.129, yang berhasil ditekan menjadi 129.783 pada 2023. Penurunan ini berarti ada pengurangan sebesar 137.346 kasus atau sekitar 9%.
Langkah-Langkah Konkret
Beberapa kebijakan utama yang berkontribusi pada keberhasilan ini meliputi:
Alokasi Anggaran: Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengucurkan dana sebesar Rp321,6 miliar untuk program penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk BLT dan pemberdayaan usaha mikro.
Pendekatan Berbasis Data: Kebijakan dirancang menggunakan data akurat untuk memastikan program tepat sasaran.
Pemberdayaan Masyarakat: Fokus pada penguatan kapasitas warga melalui pelatihan dan pendampingan usaha.
Koordinasi Antarlembaga: Sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat menjadi pilar utama keberhasilan.
Selain itu, kebijakan yang berjalan terus dievaluasi secara berkala untuk memastikan dampaknya langsung dirasakan masyarakat.
Data Terbaru Kemiskinan Ekstrem di Papua Tengah
Data per kabupaten menunjukkan kemajuan signifikan:
Nabire: 16.735 kasus
Puncak Jaya: 25.396 kasus
Paniai: 7.050 kasus
Mimika: 11.034 kasus
Puncak: 31.904 kasus
Dogiyai: 25.144 kasus
Intan Jaya: 4.416 kasus
Deiyai: 8.104 kasus
Harapan Ke Depan
Dalam forum tersebut, Ukkas mengajak semua pihak untuk terus memperkuat kolaborasi dan menyusun langkah-langkah strategis yang inovatif. “Momentum ini harus dimanfaatkan untuk mengevaluasi kebijakan yang telah berjalan dan memastikan implementasi program berdampak langsung pada penghapusan kemiskinan ekstrem,” tegasnya.
Dengan pendekatan ini, Papua Tengah optimis mampu mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem secara berkelanjutan, sesuai dengan arahan pemerintah pusat.
