JAYAPURA (KT) – Kepolisian dan Kejaksaan di Papua di agendakan akan dilibatkan oleh Komisi IV DPR Papua dalam rangka pelaksanan pengawasan sejumlah infrastruktur yang dikerjakan selama tahun anggaran 2018.
“Jadi kami tadi sudah diskusikan untuk fungsi pengawasan kami terkait LKPJ Gubernur, maka komisi IV sepakat akan mengajak Polda dan Kejaksaan turun bersama komisi IV untuk mengecek semua pekerjaan yang dikerjakan menggunakan sumber dana APBD Papua Tahun anggaran 2018,” kata Boy Dawir kepada wartawan di kantor DPR Papua, Senin (1/7/2019).
Menurut Boy, kesepatan melibatkan penegak hukum dalam kegiatan pengawasan tersebut akan ditindak lanjuti dalam rapat komisi. Hal ini juga sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memantapkan dana rakyat betul-betul digunakan untuk kepentingan rakyat.
“Jadi saat kita turun bawa data lihat langsung fisik pembangunannya seperti apa, contoh ruas jalan A lokasinya, besar anggarannya, realisasinya bagaimana, demikian juga pelabuhan dan bandara agar balik dan bisa pertanggung jawabkan LPKJ itu di dewan,” kata Boy.
Rencananya, kata Boy, Komisi IV akan membentuk tiga tim yang terbagi untuk pengawasan di wilayah Pegunungan Tengah, Utara dan Selatan. “ Intinya kita cek dilapangan bahwa apa yang dikerjakan pemerintah daerah benar-benar sudah dikerjakan dan dimanfaatkan masyarakat,Dan jika nanti ada temuan tidak ada realiasi, maka sudah barang tentu pihak Polda maupun Jaksa dapat segera menindak lanjutinya,” katanya
Berkaitan dengan itu, Komisi IV juga berencana mengundang mitra komisi IV terutama bidang Infreastrutur yakni Dinas PUPR dan Perhubungan untuk meminta keterangan sekaligus penyampaian terkait realisasi program kegiatan kerja selama dua semester tahun 2019.
“jadi kita ingin minta laporan, kegiatan apa yang sudah di kerjakan selama 6 bulan terakhir ini, sebab hingga saat ini kami sendiri belum tau apa yang sudah di kerjakan, kegiatan apa yang sudah di lelang, yang sudah kontrak atau yang belum sama sekali,” tandasnya. (TA)
