JAYAPURA (KT) – Fraksi PDI Perjuangan tegas menyampaikan Papua bukan lagi sebagai tanah damai, sebagaimana slogan yang selama ini di suarakan. Hal itu disampaikan, Herman Yogobi, Pelapor Fraksi PDI Perjuangan DPR Papua pada Pendapat Akhir Fraksi pada Rapat Paripurna DPR Papua dengan agenda RAPBD Perubahan 2019, Jumat, (27/9/2019).
Adapun lima catatan pending Fraksi PDI Perjuangan yakni menyampaikan keprihatinan terhadap berbagai insiden brutal yang terjadi di Papua beberapa waktu terkahir hingga memakan banyak korban baik nyawa maupun harta.
“Sudah banyak nyawa yang melayang, apalagi harta benda dan ambruknya psikologi seluruh penduduk di Papua. Kami meminta hal ini sungguh-sungguh disikapi dengan tegas, jelas dan segera untuk ciptakan Papua yang Damai bagi semua orag yang nyawanya berharga di mata Tuhan,”katanya.
Masih dalam pandangannya, Fraksi PDIP minta Gubernur dan Pimpinan DPR Papua untuk prakarsai aksi Restorasi Perdamaian Papua dengan melibatkan semua orang kunci yang di Papua,. Tentunya dengan cara yang arif, mendasar, komprehensif, legal, dan tuntas dalam bingkai NKRI yang Pancasilais.
Kami menganggap sikap gubernur tidak tegas, tidak ekplisit dan tidak memperlihatkan tingkat urgensi penanganan masalah kondisi keamanan di Papua,” tegas
Beberapa hal yang juga menjadi pendapat Fraks PDI Perjuangan, yakni terkait dengan pelaksanaan PON yang tidak terlepas dari kondisi kamtibmas di Papua.
“Kalau masih ekstrim, FPDIP usulkan agar penyelenggaraan PON 2020 dipindahkan ke provinsi lain,” katanya.
Venue yang telah terbangun, di sarankan agar lebih di fungsikan untuk pertemuan akbar dan menjadi satu monument bersejarah di Papua.
“GOR baru di Sentani difungsikan untuk rapat-rapat akbar perdamaian, dan kelak dijadikan sebagai monumen Perdamaian Papua atau Papua Tanah Damai,” katanya.
Yang jelas, Fraksi PDI Perjuangan DPR Papua masih konsisten dengan pandangan umum yang disampaikan pada sidang sebelumnya tentang kondisi ketidakamanan di Provinsi Papua.
“Setelah mendengar dan membaca jawaban Gubernur, maka kami menganggap sikap gubernur tidak tegas,” katanya.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan DPR Papua menyetujui Rancangan Anggaran dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan tahun anggaran 2019 yang diajukan oleh Gubernur perlu ditetapkan di dalam suatu Peraturan Daerah Provinsi sebesar Rp 15,05 triliun.
“Dengan catatan, rencana biaya pembangunan rumah dinas jabatan Kepala PUPR yang dianggarkan Rp 17 miliar, harus dikurangi. Rumah seharga Rp 1 miliar – Rp 2 miliar saja pun sudah cukup. Perlu diingat masih banyak orang Papua yang miskin dan perlu ditolong,” tandasnya.
Selain itu, Herman Yogobi yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR Papua mengatakan, untuk usulan RAPBD tahun anggaran 2020 segera dikirim ke DPR Papua diantara 31 September hingga 2 Oktober 2019. Usulan KUAPPS-nya jangan bersifat gelondongan.
Fraksi PDI Perjuangan DPR Papua juga meminta agar di dalam nota keuangan Gubernur pengantar RAPBD tahun anggaran 2020 nanti, penting untuk perlihatkan hasil-hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts) dari hasil pembangunan daerah yang terutama dibiayai APBD.
Bahkan, Fraksi PDI Perjuangan minta agar dipaparkan secara kuantitatif erkait pengentasan kemiskinan, ketersediaan pangan dan nutrisi, peningkatan hidup sehat dan sejahtera, ketersediaan pendidikan yang berkualitas bagi semua orang, terciptanya kesetaraan gender, ketersediaan sanitasi dan energi yang terjangkau.
Selain itu, imbuh Herman Yogobi, ketersediaan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi terus dijaga, industri, inovasi dan infrastruktur, pengurangan kesenjangan ekonomi dan sosial, penataan kota dan penduduk, perbaikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan, penanganan perubahan iklim, perlindungan ekosistem darat dan laut, peningkatan dan pemeliharaan keamanan, kenyamanan dan keadilan serta kelembagaan yang tangguh dan peningkatan kemitraan dan persuadaraan.
Sebelumnya, dalam rapat paripurna jawaban Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH atas pandangan umum fraksi yang dibacakan Sekda Papua, TEA Hery Dosinaen, terkait konflik sosial yang terjadi di beberapa daerah di Provinsi Papua dapat dijelaskan bahwa peristiwa tersebut merupakan insiden yang tidak diharapkan, karena pastinya akan merugikan semua pihak.
“Ke depan, kita akan membangun komunikasi yang intensif dengan semua komponen anak bangsa, baik yang sejalan maupun berseberangan dengan kita,” kata Gubernur Enembe.
Sejak awal dipercaya rakyat sebagai Gubernur, kata Lukas Enembe, ia senantiasa mendengungkan motto Kasih Menembus Perbedaan dan telah ia buktikan dalam merespon berbagai insiden atau konflik sosial untuk menunjukkan bagaimana seharusnya seorang pelayan, dalam melayani rakyatnya dengan penuh kerendahan hati. **
