Jayapura,(KT)- Balai wilayah sungai Papua kini memiliki kantor yang berada di Otonom, Kotaraja, Kota Jayapura,Provinsi Papua setelah pembangunannya selesai dan diresmikan oleh Wakil Menteri, (Wamen) PUPR,Jhon Wempi Wetipo, selasa (3/12/2019).
Wamen PUPR,Jhon Wempi Wetipo kepada wartawan mengatakan, setelah 6 tahun lamanya ditunggu, maka Balai Wilayah Sungai Papua saat ini telah memiliki kantor yang dibawah naungan Kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat,(PUPR) Direktorat Jenderal sumber daya air balai wilayah sungai Papua,” katanya.
JWW panggilan akrabnya,pembangunanya sempat tersendat-sendat namun akhirnya selesai juga tepat dihari bakti PUPR ke-74.
“ Terima kasih kepada teman-teman di Balai yang telah bekerja luar biasa. Melalui ini kita kedepan bisa saling bersinergi kerja mewujudkan Papua menjadi lebih baik kedepan. Tentunya,juga masih banyak tugas yang akan kita kerjakan kedepan,” ujarnya.
Lanjutnya,satu hal yang akan kita kerjakan untuk kantor itu adalah memperjuangkan status dari balai kecil menjadi balai besar mengingat kita bekerja untuk Papua dan Papua Barat supaya bekerja lebih fokus dalam membangun Indonesia dibagianTimur ,”ujarnya.
Sementara itu, Kepala balai wilayah sungai,(BWS) Papua,Yulianus M. Mambrasar mengatakan, peresmian tetap akan dilakukan langsung oleh Menteri PUPR .Dimana,selama proses pembangunannya kita mengalami kontrak tunggal artinya dilelang setiap tahun.
“Sempat ditahun 2015 dan 2016 dalam kondisi vakum terkait penyusunan anggaran sehingga memakan waktu selama 6 tahun. Ditahun depan kita akan melakukan perbaikan halaman hal-hal untuk kebutuhan gedung.
Soal anggaran,Ia menjelaskan, pembangunan gedung kantor balai wilayah sungai Papua telah menelan biayai sebesar Rp 60 Milliar lebih dengan rincian terdiri dari,pengadaan tanah ditahun 2011 senilai Rp 4,9 Milliar lebih, tahap 1 ditahun 2013 senilai Rp 5,9 Milliar lebih, pengadaan tanah ditahun 2013 senilai Rp 1,9 Milliar lebih,tahap dua ditahun 2014 senilai Rp 32, 8 Milliar lebih,tahap III ditahun 2015 senilai Rp 5,9 Milliar lebih dan tahap IV ditahun 2018 senilai Rp 8,7 Milliar sehingga ditotal berjumlah Rp 60 Milliar lebih.(TOM)
