Wamena (KT) – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas-HAM) Republik Indonesia akan menggelar Dialog dengan semua pihak masyarakat yang ada di Papua, termasuk dialog dengan Komite Nasional Papua Barat (KNPB).
“Kami akan bertemu pihak-pihak misalnya KNPB dan lain sebagainya, tentu kita akan bicara seperti apa, hal dan isu apa saja,” ungkap Komisioner Komnas HAM RI, Beka Ulung Hapsara, Kamis (17/3/2022) di Gedung Otonom Weneule Huby Wamena Kabupaten Jayawijaya.
Saat ditanya mengenai keterlibatan TPN-OPM dalam dialog yang nantinya akan di gelar oleh Komnas HAM RI, Beka Ulung Hapsara menyebutkan, Komnas HAM RI akan berdialog dengan semua pihak.
“Kami akan datang, kami mendengarkan, seperti apa harapan-harapan dari aktor yang ada di Papua, kita memastikan semakin banyak kelompok masyarakat yang ikut dialog, karena dialog ini isinya bisa bermacam-
macam. Jadi soal kebutuhan sehari-hari hingga bagaimana Papua ke depan,” ungkap Beka Ulung Hapsara.
Upaya Komnas HAM RI, kata Beka Ulung Hapsara, bertujuan untuk menekan angka kekerasan yang selama ini terjadi di Papua.
Tujuan bertemu dengan kepolisian, TNI maupun dengan pemerintah Kabupaten dan juga DPRD, tujuannya untuk sama-sama satu frekuensi dengan Komnas HAM agar bisa menurunkan angka kekerasan.
Tetapi tentu saja, dengan melihat aspek soal penegakan hukum tetap harus dijalankan, misalnya kalau ada yang berbuat kriminal dan dirasa perlu diproses hukum, tetap harus di diproses.
Dalam pertemuan dengan pemerintah Jayawijaya, sempat juga dibahas tentang hukum adat, karena itu menjadi salah satu bagian yang bisa digunakan menjadi solusi ketika ada permasalahan di masyarakat.
Pertemuan dengan Pemerintah, kata Beka Ulung Hapsara, untuk menjaring informasi dari Forkopimda yang ada di Jayawijaya terkait dengan situasi terkini di Jayawijaya, karena hal ini akan diinisiasi dalam bentuk dialog damai Papua yang diajukan oleh Komnas HAM.
Ada beberapa hal yang menarik untuk kemudian menjadi catatan Komnas HAM RI, diantaranya soal dialog harus berbasis kepada karakteristik masing-masing daerah, artinya bisa jadi dialog di Jayawijaya ini berbeda dengan daerah lainya.
Selain itu, adanya penekanan tentang peran penting tokoh adat dan tokoh agama, supaya bisa menjadi jembatan maupun ruang bersama untuk menyelesaikan hal-hal atau persoalan yang terjadi.
Yang paling penting ialah, ada soal kejelasan informasi maupun kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun provinsi yang harus sampai dengan jelas kepada masyarakat, sehingga bisa meminimalisir ketidak jelasan atau ketidak sinkronan pemahaman di masyarakat.
Untuk dialog yang nantinya akan dilaksanakan di Papua dan siapa saja yang terlibat nantnya, Komnas HAM RI menyebutkan, Komnas HAM belum sampai kesana dan belum memastikan siapa saja yang akan dialog, karena yang dilakukan Komnas HAM merupakan proses awal.
“Hari ini saya di Wamena, ketua Komnas HAM di Merauke, nanti hasilnya dan ini pun belum berhenti sampai disini saja, kami akan ke tempat-tempat lain komunikasi tentu saja tidak hanya dengan pemerintah kabupaten maupun forkopimda, tetapi dengan aktivias masyarakat sipil, tokoh gereja, tokoh adat, sehingga nanti akan keluar kira-kira siapa saja yang bisa diajak untuk dialog,” kata Beka Ulung Hapsara.
Menurut Beka Ulung Hapsara, tentu saja ini bukan dialog elit, tetapi melibatkan semakin banyak aktor, dimana target Komnas HAM RI yang paling utama tahun ini adalah bagaimana menurunkan angka kekerasan yang sering terjadi di Papua, supaya tidak ada korban jiwa baik masyarakat maupun juga aparat.
Beka Ulung Hapsara menyebutkan, selain memperbesar ruang operasi kemanusiaan, terutama soal pengungsi dan bagaimana kebutuhan-kebutuhan pengungsi itu bisa terpenuhi, Komnas HAM berupaya untuk mempercepat para pengungsi ini pulang ke kampung masing-masing dan hal seperti itu yang menjadi target utama Komnas HAM.
Sementara itu, Bupati Kabupaten Jayawijaya, Jhon Richard Banua, SE.M.Si menyebutkan, kedatangan TIM Komnas HAM RI ke Jayawijaya untuk melihat situasi di Wamena, sekaligus meminta saran dan masukan dari kami forkopimda.
“Mereka menanyakan situasi di Kabupaten Jayawijaya selama situasi demo atau kegiatan masalah di Jayawijaya kami jelaskan semua,” kata Bupati Kabupaten Jayawijaya.
Pada prinsipnya mereka hanya ingin tahu bahwa kejadian-kejadian yang terjadi di Papua, tetapi kami hanya bisa menjawab yang ada di Jayawijaya dan apa yang terjadi di Wamena sudah disampaikan semua, karena itu yang nanti digunakan untuk pertemuan dengan Presiden.(NP)
