JAYAPURA (KT) – Konfrensi perdana Analisis Papua Strategis (APS) direncakan akan berlangsung di Kabupaten Biak Numfor 28 hingga 30 April mendatang.
Konferensi dengan tema ‘Papua Development Strategi ‘ itu, akan fokus membahas tiga isu strategis dalam forum, yakni Papua Bisnis Forum, Papua Transportasi Forum serta Masyarakat Adat dan Agama Forum.
Ketua Analisis Papua Strategis (APS) Lous Deo Calvin Rumayom, SSos, MSi mengatakan kegiatan APS ini akan menyoroti Papua Development Strategi yang tujuan utamanya adalah untuk memberikan kekuatan dalam implementasi percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua.
” jadi, APS menggabungkan Otsus dan Inpres menjadi dua engine sejak UU Otsus ditetapkan sehingga untuk memastikan perubahan – perbahan yang terjadi di Papua,” katanya.
Calvin Rumayom menjelaskan konferensi APS I ini sebenarnya untuk mendukung Presiden, Wapres, Kabinet dan Kementerian/Lembaga untuk memastikan semua kebijakan pemerintah harus terimplementasi dan harus sampai dan dirasakan masyarakat.
“Sebagai bagian intelektual, pelaku pembangunan, kita ingin ada kerja kolaborasi. Pemerintah tidak bisa sendiri, warga negara harus punya akses memastikan persoalan pembangunan di Papua,” imbuhnya.
Untuk memastikan pelaksanaan Konferensi APS I itu, Calvin Rumayom mengaku berkoordinasi dengan Kapolda, Pangdam, Gubernur di Papua dan Papua Barat, termasuk BUMN di Tanah Papua untuk hadir dalam konferensi itu. Bahkan, sejumlah tokoh nasional untuk hadir dalam acara itu, termasuk Yenni Wahid.
“Konferensi APS I akan dibuka langsung oleh Wakil Menteri Luar Negeri RI, Mahendra Siregar. Beliau sebagai pembina penasehat APS, Diplomat Senior, mantan Dubes RI di Amerika Serikat,” pungkasnya.
Sekretaris Jenderal Analisis Papua Strategi (APS), Willem Tobias Fofid menambahkan, jika APS ini berasal dari komunitas group WA yang tergabung dalam sebuah diskusi lintas profesi, lembaga, lintas negara, lantaran anggotanya ada 16 negara di seluruh dunia, membentuk sebuah forum APS.
Memasuki tahun ketiga, komunitas itu semakin berkembang sehingga melahirkan ide dan gagasan dan mampu mengkosolidasikan seluruh komponen, sehingga sepakat menggelar Konferensi APS I dengan tema Otsus dan Strategi Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua, 28 – 30 April 2022.
Menurutnya, Konferensi APS I ini, akan dihadiri berbagai anggota komunitas ini, yang terdiri dari berbagai profesi, baik ASN, TNI – Polri, Kejaksaan, pengusaha, tokoh masyarakat, tokoh agama dan lainnya.
Diakui, beberapa kepala daerah di Papua dan Papua Barat bersedia untuk menghadiri Konferensi APS I di Biak Numfor, termasuk sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Anggota komunitas APS dari berbagai negara juga akan hadir sepertid ari Amerika, Singapore, China, PNG, Australia, Fiji dan lainnya.
“Ada tiga forum dalam acara ini. Forum Bisnis untuk penguatan dan pemberdayaan ekonomi di Papua. Hadirkan pelaku bisnis dari luar Papua dan luar negeri,” imbuhnya.
Ketua Panitia Konferensi Analisis Papua Strategi (APS) I, Pdt Diben Elaby memastikan bahwa secara umum konferensi itu, siap digelar.
Diben mengakui jika ia tertarik bergabung dalam APS ini, adalah program Pemerintah Pusat atau Presiden terkait dengan RIPPP (Rencana Induk Pembangunan Papua dan Papua Barat), pengganti UP4B.
“Kami berharap pusat dengar usulan masyarakat, akademisi dan lainnya, karena dalam forum ini sudah terakomodir, baik nasional, daerah dan luar negeri. Karena APS ini, berisi anggota dari berbagai latar belakang,” ujarnya.
Diben menilai jika Konferensi APS I ini merupakan forum yang sangat strategis dan diharapkan bisa menghasilkan lebih pada implementasinya.
“Hal apa yang mereka mau lakukan, karena di Papua banyak kebijakan. Apalagi, banyak masyarakat mengaku belum menerima manfaat. Itu merugikan orang Papua, bangsa dan kemajuan di daerah dalam perkembangan era global. Oleh karena itu, melalui forum ini, diharap lahir bukan hanya usulan saja, tapi ada kesepakatan yang bisa diimplementasikan,” pungkasnya.
Ditambahkan, rencana menggelar Konferensi APS I ini, tidaklah mudah lantaran mengalami kendala, terutama pendanaan. “Saya mengajak beberapa BUMN di Papua untuk berpartisipasi, namun mereka kurang peka dengan situasi yang terjadi di Tanah Papua. Padahal, itu bertentangan dengan kemauan negara,” pungkasnya. **
