JAYAPURA (KT) – Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Provinsi Papua mendorong Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kemenhub RI untuk memperhatikan nasib pengemudi daring alias ojek online di Provinsi Papua, Kamis (25/8/2022).
“Agenda kita hari ini penyampaian aspirasi yang seharusnya kita lakukan demo damai,” kata Ketua Garda Papua, Ali Ridwan Patty kepada Kawattimur.id, Kamis siang.
Menurut dia, saat penyampaian aspirasi Garda Papua bersama para perwakilan komunitas Ojol seperti komunitas Jayapura Selatan, komunitas Solidaritas Ojol Jayapura atau Soulja, komunitas Gojek Macan Community (GMC), Expedition Grogol Papua (EGP) dan komunitas Danger serta driver ojol lainnya yang tidak masuk dalam komunitas alias single fighter.
Sebelumnya, imbuh Ali, para driver ojol Jayapura berencana menggelar aksi demo pada 24 Agustus lalu. Namun, karena pihak Polresta mau memfasilitasi audiens langsung dengan pihak BPTD maka aksi unjuk rasa dibatalkan.
Oleh karena itu, Garda Papua beserta komunitas-komunitas sangat mengapresiasi bantuan dari Polresta Jayapura yang mau membantu driver Ojol untuk memperjuangkan nasibnya.
“Kita berterima kasih kepada pak Kapolresta Jayapura, pak Kasat Intel dan pak Wakasat Intel Polresta Jayapura,” ujar Ali.
Saat audiensi, rombongan perwakilan ojek online diterima langsung perwakilan BPTD Provinsi Papua, Lian Youwe.
Lian berterima kasih kepada para driver ojol yang telah menyampaikan aspirasinya kepada BPTD.
“Kami akan berupaya menyampaikan aspirasi ini kepada pimpinan kami di pusat,” katanya singkat.
Sementara, para driver sangat berterima kasih kepada Polresta Jayapura dan BPTD.
Mereka berharap aspirasi mereka diteruskan kepada pihak Kementerian Perhubungan di Jakarta.
Salah satu perwakilan komunitas, Darwin dari Soulja mengapresiasi bantuan dari Polresta Jayapura dan diterimanya perwakilan para driver ini oleh BPTD Provinsi Papua.
“Saya berharap aspirasi ini ditampung dan dibuat regulasinya buat kita Ojol di Jayapura,” kata Darwin.
Seperti diketahui, para driver Ojol di Jayapura meminta penentuan tarif Ojol dikembalikan ke daerah dan pelibatan daerah dalam menentukan tarif.
Mereka juga meminta agar Pemda dan DPRP membuat peraturan daerah yang mengatur mengenai ojek Online. (rico)
