Nabire, (KT) – Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) monitoring dan evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang jalan tahun anggaran 2024.
Rakor yang berlangsung di Aula Hotel Adamant, Nabire, ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Papua Tengah.
Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk perwakilan dari Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (PFID) Kementerian PUPR, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA), serta Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura dan Wamena. Turut hadir juga Kepala Dinas PUPR Papua Tengah beserta perwakilan dari tingkat kabupaten yang terlibat dalam pengelolaan DAK.
Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan, SDM, dan Pengembangan Otonomi Khusus, Ukkas S.Sos., M.KP, mewakili Pj Gubernur Papua Tengah, menjelaskan bahwa rakor ini merupakan upaya strategis pertama yang dilaksanakan di Papua Tengah untuk memaksimalkan penggunaan DAK Fisik dalam mendukung pembangunan infrastruktur jalan. “Rakor ini diselenggarakan untuk memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan dan memastikan bahwa setiap program yang direncanakan berjalan sesuai dengan target dan menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat Papua Tengah,” kata Ukkas.
Ia juga menambahkan bahwa kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan surat edaran Menteri PUPR RI No. 17/SE/M/2023, yang menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi untuk memastikan setiap proyek berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. “Dengan adanya evaluasi langsung dari Kementerian PUPR, seluruh pemangku kepentingan dapat memastikan bahwa program-program yang telah disusun terlaksana dengan baik dan tepat sasaran,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Ukkas menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur, terutama jalan dan jembatan, memiliki peran vital dalam mempercepat mobilitas masyarakat dan memajukan perekonomian di Papua Tengah. “Wilayah kita menghadapi tantangan besar dalam membangun infrastruktur yang kuat. Namun, melalui rapat ini, kami berharap dapat menemukan solusi untuk mempercepat pembangunan dan menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Bernard Sitorus, Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua Tengah, turut menyampaikan harapannya agar sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten semakin erat melalui rakor ini. Menurutnya, kolaborasi yang baik akan memastikan bahwa mekanisme pelaksanaan DAK berjalan sesuai dengan peraturan yang ada dan memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.
“Saya berharap, melalui kegiatan ini, kita bisa memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Ini penting agar setiap pelaksanaan kegiatan DAK dapat berjalan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat di Papua Tengah,” ujar Bernard.
Rakor ini juga menjadi wadah bagi para peserta, terutama dari Dinas PUPR di tingkat provinsi dan kabupaten, untuk saling bertukar informasi dan mendapatkan arahan dari narasumber terkait tantangan di lapangan. Dengan tantangan geografis yang cukup berat, pembangunan jalan dan jembatan di Papua Tengah memerlukan perencanaan yang matang dan evaluasi yang berkelanjutan.
Salah satu fokus dalam rakor ini adalah penentuan prioritas pembangunan jalan dan jembatan yang dapat meningkatkan aksesibilitas serta memperlancar distribusi barang dan jasa di Papua Tengah. Infrastruktur yang memadai diharapkan dapat menjadi tulang punggung dalam memajukan perekonomian daerah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Dengan berlangsungnya rakor ini, pemerintah provinsi Papua Tengah optimistis bahwa pembangunan infrastruktur, khususnya di bidang jalan, akan semakin terarah dan berkelanjutan. Hasil dari rakor ini diharapkan dapat memberikan panduan yang lebih jelas bagi pelaksanaan kegiatan di lapangan, sehingga program-program pembangunan dapat berjalan sesuai dengan jadwal dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Papua Tengah sebagai wilayah dengan potensi besar untuk berkembang, memerlukan fondasi infrastruktur yang kuat untuk mendukung berbagai sektor, termasuk ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Rakor ini menjadi langkah awal dalam mewujudkan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Papua Tengah.
