Jayapura-Kawattimur, Ratusan Warga Keerom menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Bupati Kabupaten Keerom Jalan Trans Papua Keerom, Senin 8 Oktober. Warga yang datang dengan membawa seekor babi lalu disembelih, menuntut Bupati Muhamad Markum segera mengangkat wakil bupati untuk mendampinginya dalam proses pembangunan di Keerom.
Warga Adat lalu berorasi dan meminta Bupati datang untuk menemui warga dan menjelaskan alasan, mengapa hingga saat ini belum mengangkat wakil bupati sebagai pendampingnya.
Muhamad Markum diangkat menjadi bupati dari sebelumnya menjabat Wakil Bupati, karena Bupati Celcius Watae meninggal dunia Januari 2018.
Bupati Muhamad Markum kemudian menemui massa dan mendengar aspirasi yang disampaikan. Warga adat asli keerom dalam orasinya meminta Bupati segera memproses pengangkatan wakil bupati.
“Warga adat sudah melakukan beberapa pertemuan serta kajian, roda pemerintahan di Kabupaten Keerom tidak jalan normal akibat jabatan Wakil Bupati kosong,”ujar Ketua Dewan Adat Keeom Servo Tuamis.
Untuk itu, lanjut dia, Bupati Markum harus secepatnya menyerahkan dua nama calon yang sudah digodok, ke DPRD Keerom. ”Segera tentukan Wakil Bupati, ini sudah 9 bulan berlalu jabatan itu kosong. 2 nama sudah ada untuk dipilih mendudukinya,”kata dia.
Ia menambahkan, syarat 2 calon sudah dipenuhi untuk kemudian mereka dipilih.
“Ada dokumen yang kami dapat yakni rekomandasi DPP, ada dua nama. Untuk itu kami kawal pak bupati segera eksekusi. Kedatangan kami untuk niat baik, kami harap bapak bupati eksekusi, hanya tunggu surat bapak, kalau bapak tidak mampu biar gubernur yang turun, agar masyarakat disini bisa dapatkan haknya,” tandas dia.
Theo Asso Kepala Suku Masyarakat Pegunungan Tengah yang ada di Keerom meminta Bupati mengingat pesan Gubernur Papua, agar menjaga keseimbangan di Tanah Papua.
“Bapak ingat iya , saya yang pilih orang bapak jadi Bupati,” kata Theo sambil menunjuk Bupati menggunakan telunjuknya.
Theo bahkan mengatahan babi yang dibawa ke kantor Bupati Keerom menjadi aib besar bagi Bupati. “Kalau kinerja bapak bagus, ini mungkin tidak ada, bikin malu saja,” tegas Theo dengan Emosi yang direspon Bupati Markum dengan mengatakan, “Theo kamu bicara dulu baru saya jawab.
Lantas Theo yang sempat marah menjawab tidak ada gunanya bicara panjang lebar, jika tak ada langkah konkrit. “Kami bicara banyak juga, bupati tak buat apa-apa, tegas Theo.
Surat sudah 14 hari masuk di meja Bupati, maka masyarakat minta Bupati harus membawa surat itu ke Kantor DPRD.
“Pak Bupati, sampikan kepada PKS jangan bikin kabur air, sampaikan Nama baik Celcius Watae lebih mahal daripada uang 5 M,”tukas Perwakilan Pemuda Keerom, Cristian Wey
Bila Bupati tidak mampu, warga Adat mengancam akan tidur dan menambah babi satu ekor dan selanjutnya akan membawa aspirasi ini ke Gubernur Papua. “Kami akan sampaikan aspirasi ini ke Gubernur, bahwa Bupati tidak mampu. Bupati hanya klaim Keerom aman dan berjalan baik, padahal urus E KTP saja susah. Itu yang namanya lancar kah??? Beberapa hari listrik mati, jalan-jalan rusak. itu yang di bilang lancar? Jadi pernyataan bapak keliru, sebenarnya bapak itu perlu Wakil Bupati, jangan karena pikir-pikir oh karena dua nama ini,”tegas Kristian Wey.
Bupati lalu menjawab aspirasi warga Adat dengan mengklaim, sudah buat surat sejak tanggal 27 September lalu, namun ada mekanisme perundang undangan harus di lalui. “Akan dorong ke DPRD. Hari ini akan didorong secepatnya, tapi syarat calon dan partai harus dipenuhi. Yakni syarat partai dan calon serta sidang paripurna. Kalau sudah siap sebeumnya sudah layangkan ke DPRD. Kasih saya waktu. Aturan harus dilewati,”ujar Bupati.
Setelah menjawab aspirasi warga, bupati lalu meninggalkan lokasi unjuk rasa menuju ruang kerjanya. Saat dicegat wartawan guna mengkonfirmasi aksi unjuk rasa warga adat Keerom, Bupati enggan memberikan keterangan dengan alasannya nanti dipolitisir. “Apa lagi, nanti kalian politisir lagi,” jelasnya sambil meningglakan wartawan menuju ruang kerjanya.
Beberapa menit kemudian, Bupati memanggil para wartawan ke ruang kerjanya guna menyampaikan apa yang terjadi sehingga proses pemilihan wakil bupati belum berjalan. (Ba)
