Wamena (KT) – Pemerintah Kabupaten Jayawijaya telah menyerahkan proposal terkait Normalisasi Kali Uwe yang ada di Distrik Wouma Kabupaten Jayawijaya.
Penyerahan Proposal Normalisasi Kali Uwe diserahkan langsung oleh Bupati Kabupaten Jayawijaya, Jhon Ricahard Banua, SE.M.Si, Senin (2/3/2020) kepada Komisi V DPR-RI di Wamena.
Diakui Bupati Banua, tentang Normalisasi Kali Uwe, pemerintah sudah usulkan langsung, baik secara lisan maupun tertulis.
“Tadi dan teman-teman media sudah lihat kondisi kali Uwe bahkan jalan sampai putus,” ungkap Bupati Banua.
Diakui Bupati, DPR-RI Komisi V sudah Terima usulan pemerintah Jayawijaya terkati normalisasi kali Uwe, untuk itu Bupati Berharap agar Komisi V DPR-RI dapat mendorong hal tersebut agar pekerjaan Normalisasi Kali Uwe bisa direalisasi.
Menurutnya, terkait Normalisasi Kali Uwe, pemerintah daerah tidak menyiapkan anggarannya, karena dana Pemerintah tidak cukup.
Terkait rencana pembuatan Sumur Bor di Jayawijaya, Bupati Banua menjelaskan, pembuatan Sumur Bos harusnya tidak dilakukan hanya satu Distrik saja, namun di semua kampung yang ada di Jayawijaya.
“Kalau rencana pembuatan sumur bor di titik-titik mungkin di distrik saya kira bukan cuma satu untuk kita lakukan mungkin setiap kampung bisa bisa satu nanti,” ungkap Bupati Banua.
Karena pada dasarnya, pemerintah Jayawijaya telah menyiapkan anggaran sebesar 7 Miliar untuk melakukan pengadaan Air bersih di tingkat Distrik.
“Kalau kita lihat di distrik itu ada sumber mata air yang bagus maka tahun ini kami dari APBD dana DAK kita fokus hampir 7 miliar kami fokus diair bersih di Yalengga,” kata Bupati Banua.
Sementara itu, Kepala Balai Wilayah Sungai Papua Merauke, Nimbrot Rumaropen menjelaskan, Kali Uwe sendiri menjadi tempat pengambilan galian C, namun selama ini tidak dikendalikan oleh Pemerintah Daerah.
Untuk hal itu, Balai Sungai Papua Merauke sudah membuat desain perkuatan dinding sungai untuk penananganan longsor disepanjang Kali Uwe Wamena.
“Tahun 2015 sudah pernah kami kerjakan dalam bentuk pekerjaan Talud cuma karena alokasi anggaran yang terbatas jadi belum bisa kami lanjutkan kembali tapi tetap kami usulkan didalam program usulan kami 2020-2024 cuma kalau alokasi anggarannya ada,” kata Nimbrot Rumaropen.
Untuk pembangunan Sumur Bor, Nimbrot Rumaropen menjelaskan atas permintaan Komisi V DPR RI pihaknya sudah lakukan Survei dan rekomendasinya di kampung Pugima dan Siepkosi sama asrama mahasiswa Yahukimo di hom2, cuma pada saat kita survei yang bersedia menerima itu di Pugima dan Siepkosi.
“Kami upayakan 2021 sudah bisa konstruksi dan tempat yang kami survei adalah tempat yang jauh dari aliran PDAM dan untuk galian Sumur Bornya sendiri mencapai 100 meter kedalamannya,” kata Nimbrot.(NP)
