JAYAPURA (KT) – 45 hari lamanya Pemerintah Provinsi Papua menutup akses keluar masuk wilayah Papua. Penutupan itu dalam upaya mengunci mata rantai Pandemik Covid-19. Namun upaya ini, terkesan belum efektif, lantaran angka kasus positif kian hari semakin meningkat, bahkan jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) tidak mengalami perubahan signifikan.
Terkait grafik kenaikan kasus ini, Rektor Universitas Cenderawasih (Uncen) Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST., MT menawarkan dua solusi, agar semua wilayah secara nasional maupun secara khusus di Provinsi Papua dapat segera keluar dari pandemi wabah Corona ini.
Kepada Kawat Timur, Apolo Safanpo mengatakan hal pertama yang diharus dilakukan adalah melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau karantina wilayah secara nasional dan serentak di seluruh wilayah yang ada di Indonesia, dengan skenario kebijakan dan intervensi langsung dari Pemerintah Pusat, untuk membatasi semua aktifitas secara keseluruhan dan tegas terhadap masyarakat untuk disiplin.
Serta yang kedua adalah Selama masa PSBB berlangsung, kita harus menyelesaikan daftar kasus mulai ODP, PDP dan Positif sebagaimana hasil analisis data dari para ahli.
“dua hal ini yang perlu dilakukan, pembatasan secara keseluruhan dengan kedisiplinan masyarakat, dan selanjutnya menyelesaikan lingkaran Covid-19 ini mulai dari ODP, PDP hingga pasien Positif. Ini harus serentak dalam skala negara, provinsi, kabupaten kota hingga tingkat kecamatan. Jadi mulai masa pembatatasan sisial bersamaan dan berhenti juga bersamaan,” kata pria bergelar doctor ini, Jumat (8/5/2020) malam.
Terhadap skenario tersebut, menurut Apolo tentu ada konsekwensi besar yang harus dilakukan pemerintah, yakni kewajiban menanggung kebutuhan pokok masyarakat selama 14 hari inkubasi Covid-19. “ Sebab jika kita terus lakukan perpanjangan, sementara angka kasus terus naik, maka kemampuan pemerintah dan masyarakat juga akan terus menurun,” katanya.
Secara teori, Apolo menjelaskan, suatu pandemic secara umum dapat di tanggulangi dengan 3 cara, yakni secara promotif berupa sosialisasi dan edukasi yang dapat dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat, dengan catatan bahwa materi sosialiasi, dan materi edukasi yang yang disampaikan ke masyarakat harus berdasarkan kajian dan telaah yang mendalam atau betdasakan hasil riset yang disampaikan oleh sumber yang benar melalui media yang dapat dipertanggung jawabkan sehingga informasinya kredibel.
Yang kedua yaitu secara Kuratif yang merupakan penanggulangan berupa penyembuhan atau pengobatan yang hanya bisa dilakukan tenaga medis, petugas kesehatan dan para dokter.
Yang ketiga adalah secara Prefentif, yakni pencegahan seperti physical distancing, social distancing atau Work From Home dan lainnya.
Ia mengatakan, tujuan utama dari pemerintah melakukan hal ini adalah pertama menyelamatkan nyawa manusia dan yang kedua adalah supaya ekonomi kemasyarakatan tetap berjalan.
Lockdown atau tutup 100 persen semua wilayah, itu sebagai tindakan untuk menyelamatkan manusia, tapi tentu dampak langsung akibat karantina wilayah adalah matinya perekonomian.
Demikian juga ketika akses transportasi di buka, tentu tujuannya untuk menjalankan aktifitas ekonomi masyarakat dengan dampaknya adalah keselamatan jiwa manusia di dalam wilayah itu terancam.
“Ini dua sisi yang sangat berbeda, jika akses transportasi dibuka, maka ekonomi masyarakat berjalan tapi nyawa manusia terancam. Sebaliknya jika ditutup, nyawa manusia selamat tapi aktifitas ekonominya terancam,” kata Rektor.
Untuk itu, agar supaya kedua sisi ini dapat diakomodir secara baik, butuh suatu kajian yang didasarkan atas data yang telah dianalisis. Sehingga, menurut Apolo, keduanya harus dilakukan yakni menutup secara total wilayah atau karantina wilayah tapi dengan waktu yang terukur. “ Sehingga jika waktu ini sudah selesai dan akses transportasi dibuka, maka semua kembali normal,” jelasnya.
Terkait data penularan Covid-19 ini, kata Rektor, ada 5 data yakni Pasien Positif, PDP ,ODP, pasien Sembuh dan pasien meninggal. Dengan skenario penutupan total seluruh wilayah, maka membantu tim untuk menyelesaikan data tersebut, dengan membuat angka ODP yang berjumlah ribuan menjadi zero, angka PDP ratusan menjadi Zero, menambah angka kesembuhan serta menekan angka positif dan angka kematian.
“ Jadi tidak ada yang masuk atau keluar selama 14 hari yang telah kita tetapkan, dan dalam waktu 14 hari tersebut kita selesaikan 5 data ini dengan membuat jumlah kasus ini menjadi nol,” jelasnya.
Adapun cara membuat angka ODP ini menjadi zero, tentu dengan melalukan tes. Orang terdeteksi positif di masukan dalam daftar kasus positif, dan tidak positif (negatif) dikembalikan ke masyarakat. Demikian juga untuk PDP, positif dimasukan dalam daftar kasus positif, dan yang tidak positif dikembalikan menjadi pasien biasa untuk disembuhkan sehingga angka PDP ini menjadi nol.
Begitu juga untuk angka kasus Positif juga harus ditekan dimana angka kesembuhan bertambah, dan angka kematian juga ditekan sekecil mungkin. Caranya, dengan melakukan komunikasi dengan para dokter, ahli virus (Virolog), Epidemolog dan semua dokter yang sedang bekerja, untuk dengarkan apa kebutuhan untuk menyelesaikan pandemic ini.
“ Tanya mereka, alat apa yang mereka butuhkan, obat apa yang dibutuhkan, atau imun apa yang dibutuhkan, Kebutuhan itulah yang harus di anggarakan dan dibiayai oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini, supaya kita bisa dapat obatnya. Jika mereka bilang pasien sembuh karena karena imun tubuh dan sebagainya, maka kita membiayai anggaran kita untuk itu, sehingga pada waktu yang sudah ditentukan, kita bisa buka kembali aktivitas masyarkat,” katanya.
Terkait data yang ada, lanjut Rektor, jika tidak di olah, tidak di analisis, maka itu tidak bisa menjadi informasi. Sebaliknya data yang diolah menjadi analisis maka itu akan menjadi informasi, dan informasi diolah dan dianalisis menjadi kebijakan.
“Kalau kita hanya sampaikan data saja, masyarakat dan pemerintah bisa dapatkan data dari berbagai sumber lain jugas. Tapi data yang diolah, dianalisis dan diformulasikan secara benar menjadi informasi yang terukur itulah yang dibutuhkan saat ini, agar kebijakan yang diambil terukur dan bisa dipertanggung jawabkan,” jelasnya.
Sehingga penggunaan anggaran serta langkah-langkah yang diambil saat ini terkait pandemic C-19, lanjut Rektor adalah progam yang memiliki dasar yang jelas dan terukur.
Masih terkait data, Apolo menjelaskan, secara kajiannya, jika pasien positif bertambah maka angka ODP atupun PDP secara otomatif berkurang. Fakta yang terjadi, angka Positif, ODP dan PDP terus bertambah. Sehinga hal ini berarti bahwa pembatasan wilayah yang dilakukan, belum efektif dan belum efisien, bisa dikatakan penyebaran virus di masyarakat masih terjadi secara massif. “jadi kesimpulannya ada penyebaran yang terus terjadi dimasyarakat, dan pembatasan ini belum efektif,” katanya
Bicara soal dampak dari Pandemik Covid-19, Rektor menjelaskan, dampak yang ditimbulkan akan berimbas di semua bidang. Mulai dari dampak kesehatan, dampak ekonomi, dampak sosial, dampak keamanan bahkan bisa berujung pada dampak politis.
“Jika dampak ekomoni tidak tertangani, maka akan muncul dampak sosial dan keamanan, akan terjadi kasus criminal, pencurian dan lainnya, bahkan dikhawatirkan akan berujung pada dampak politis, sehingga mari kita selesaikan sebelum timbul dampak lebih besar lagi,” jelasnya. (TA)
