JAYAPURA (KT) – Dua KPUD di Papua mengajukan dana tambahan dalam rangka pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di Provinsi Papua.
Menurut Sekretaris KPU Papua, Ryllo Ashuri Panay, permintaan dana tambahan tersebut, dilatar belakangi hasil rekstrukturisasi anggaran dan review dari Inspektorat, akibat adanya perubahan jumlah pemilih per TPS.
“ Untuk kabupaten Keerom pengajuan tambahan dana sebesar Rp17 Milar, dan Kabupaten Waropen sebesar Rp15 miliar,” kata Ryllo, yang ditemui di ruang kerjanya, Senin.
Ryllo menjelaskan, berdasarkan hasil rekstrukturisasi terjadi perubahan pemilih dalam TPS, yang sebelumnya maksimal pemilih 800 orang per TPS menjadi 500 pemilih per TPS.
Secara otomatis terjadi penambahan cos untuk penyelenggara, dimana akan terjadi penambahan TPS dan penyelenggara di tingkatannya. “ Ini tentu akan berdampak dianggaran, termasuk honorarium penyelenggara,” jelas Ryllo.
Secara terpisah, Ryllo menjelaskan untuk Kabupaten Keerom total anggaran yang telah disetujui dalam NPHD sebesar Rp15 miliar, dimana Pemda setempat telah melakukan transfer ke rekening KPUD setempat sebesar Rp11 miliar.
Menurut KPUD setempat, jumlah tersebut tidak mencukupi kebutuhan pembiayaan Pilkada, sehingga KPUD Keerom sedang mengajukan penambahan angka sebesar Rp17 miliar.
“Jadi ini yang menjadi pertimbangan KPU untuk mengajukan tambahan dana, tapi informasi terkahir yang kami terima bahwa pemda hanya menyanggupi Rp5 miliar saja, tapi kami masih koordinasi terus, semoga ada solusi sehingga tahapan ini dapat dijalankan,” jelasnya.
Sementara dengan pertimbangan yang sama, KPUD Waropen juga mengajukan penambahan biaya dengan angka Rp15 milar. Dimana total dana yang telah disetujui dalam NPHD sebesar Rp30 milar. “ Ini juga sedang dalam proses, yaa kemungkinan Pemda setempat hanya menyanggupi total dana hibah tersebut 40 miliar saja,” jelasnya.
Sementara terkait dengan dana hibah untuk pelaksanaan Pemilu di 11 Kabupaten di Papua sebagaimana NPHD, lanjut Ryllo, jumlah keseluruhan sebesar Rp 482.961.625.750 miliar.
Dari jumlah tersebut, telah dilakukan pencairan tahap pertama dengan total anggaran Rp241.033.915.300. “ Untuk tahap pertama pencairan sudah masuk di setiap rekening KPUD, saat ini kita sudah masuk untuk pencairan tahap II,” jelasnya. (TA)
