JAYAPURA (KT) – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian meminta Pemerintah Papua dan Forkompinda untuk mendorong dua Pemda dalam hal segera melakukan realisasi tambahan NPHD Pemilu Serentak 2020.
Permintaan ini menyusul adanya dua kabupaten pelaksana Pilkada 2020 di Papua, yang hingga saat ini, belum sepenuhnya melakukan realiasi terhadap dana Pilkada.
“Ada dua daerah yakni Kabupaten Yahukimo dan Keerom, yang ruang viskal yang agak sulit,” kata Mendagri.
Menurut Mendagri, hal ini perlu didorong, lantaran per 15 Juli hingga Agustus mendatang, terhadap tahapan KPU untuk pemuktahiran data calon pemilih. Artinya coklit atau pencocokan penelitian secara door to door oleh petugas.
Sehingga untuk tahapan ini, diperlukan APD lengkap dari petugas pendataan berkaitan dengan situasi pandemic covid yang terjadi di Indonesia, khususnya di Papua.
“ Nah petugas itu perlu alat proteksi seperti masker, sarung tangan, fiksil, hand sainitizer saat melakukan pendataan. Termasuk pendataan terhadap calon pemilih atau pemih yang positif, dimana petugas wajib menggunakan APD lengkap, agar tidak terjadi penularan,” jelas Mendagri.
Meski demikian, Mendagri mengaku secara keseluruhan 11 kabupaten penyelenggara Pilkada di Provinsi Papua sudah merealisasikan dana Pilkada.
“Ada pemda yang sudah realiasikan 40 persen, 50 persen bahkan ada yang sudah 100 persen. Tapi Yahukimo dan Keerom ini yang memang perlu didorong, sehingga diharapkan Realisasi anggaran tersebut dapat dilakukan bertahap dan disesuaikan dengan tahapan,” jelas Mendagri. (TA)
