JAYAPURA (KT) – DPRD Kabupaten Intan Jaya meminta Pangdam Cenderawasih untuk memindahkan koramil persiapan di Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya. Permintaan ini menyusul lokasi tersebut, merupakan pusat pelayanan keagamaan di Intan Jaya.
“ Aspirasi dari pekerja gereja-gereja di Kabupaten Intan Jaya meminta pembangunan persiapan Koramil di Hitadipa dipindahkan ke tempat lain yang lebih strategis dan aman,” kata Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Intan Jaya, Marthen Tipagau, Selasa (22/09/2020) malam.
Kata Marthen, Hitadipa merupakan lokasi misionaris yang dikhususkan untuk pelayanan keagamaan. Sehingga daerah tersebut, biarlah menjadi daerah yang diberkati.
“ Kami harap Pangdam Cenderawasih dapat mendengar aspirasi kami ini, “ kata Mathen.
Ditambahkan Sementara Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Intan Jaya, Marthinus Maisini, bahwa Hitadipa merupakan tanah misi. Dimana saat ini ada pasukan TNI yang sementara ini menempati SD Gedung SD Hitadipa.
“Kami pertanyakan apakah mereka ini sudah miliki ijin untuk penempatan disana?,” katanya.
Ia mengatakan Hitadipa merupakan Tanah Suci, yang merupakan tanah misionaris pertama masuk pada tahun 1962. Dimana oleh orang Moni, Hitadipa merupakan tanah suci, tanah yang diberkati dan tidak sembarang orang bisa masuk kesana.
‘Itu tanah suci, tidak sembarang orang bisa seenaknya masuk, merokok saja tidak bisa, termasuk hal-hal yang dilarang tuhan, apalagi terjadi penembakan seorang hamba tuhan tanah itu. Nah ini yang jadi pertanyaan kita, apakah mereka ini sudah dapat ijin ?,” katanya.
Sehingga dengan kepercayaan adat setempat, setidaknya untuk pembangunan koramil disana, haruslah mendapat ijin dari wilayah.
“ Sehingga berkaitan dengan itu, Pos perwakilan koramil harus dipindahkan dari sana, apalagi masyarakat disana sangat kecil, atau cari tempat selain di Hitadipa, kami harap ada pertimbangan dari Pangdam dan Kapolda Papua,” jelasnya.
Disisi lain, Lanjut Marthen, kondisi Kabupaten Intan Jaya hingga saat ini sangat mencekam dan memprihatikan, lantaran adanya serangkaian konflik berkepanjangan yang terjadi dan menimbulkan korban jiwa.
“Tadi kami sudah bertemu dengan Pangdam, Kapolda dan Komnas HAM perwakilan Papua, kami menyampaikan aspirasi masyarakat yang sudah kami tuangkan dalam lembaran resmi, lembaran yang penuh duka dan air mata dari masyarakat Kabupaten Intan Jaya,” katanya.
Untuk selanjutnya kata Marthen pernyataan sikap tersebut hendaknya disikapi secara bijak oleh para petinggi negara di Tanah Papua, dengan harapan dapat turun langsung ke Intan Jaya, melihat dan mendengar langsung penyampaian masyarakat.
“Pak Kapolda dan Pangdam termasuk Komnas HAM turun langsung, lihat masalah yang terjadi di Intan Jaya, supaya kita tahu masalahnya supaya tidak boleh kita salahkan masyarakatnya. Jangan hanya dengar dari facebook, media atau apa saja yang disebarkan. Atau jangan hanya bicara di luar,” katanya.
Sekedar diketahui, DPRD Kabupaten Intan Jaya menyampaikan 12 point pernyataan sikap terhadap serangkaian kejadian yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya.
Dalam surat resminya, DPRD juga menyampaikan kronologi berbagai kejadian yang dirangkum sejak 2019 hingga saat ini, dengan harapan konflik yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya, dapat segera berakhir dan masyarakat dapat kembali beraktifitas. (TA)
