Dewan Adat Papua Dorong Pelaksanaan RDP Tetap Jalan

Dominikus Sorabut, Ketua Dewan Adat Papua Saat Menggelar Rapat Bersama Masyarakat Adat Di Sekretariat Dewan Adat Jayawijaya

Wamena (KT) – Dewan Adat Papua (DAP) akan mendorong upaya pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) tetap dilaksankan di Kabupaten Jayawijaya.

“Meskipun Tanpa Anggot MRP pun kami akan dorong, karena kami ini manusia, bukan binatang yang dijadikan uji coba, apalagi situasinya tidak nyaman, jadi kami akan dorong itu,” kata Ketua Dewan Adat Papua, Dominikus Sorabut, Senin (16/11/2020) di Kantor Dewan Adat Wilayah Balim.

Menurut Dominikus, sikap DAP tentang Impelementasi Otonomi Khusus sudah ada, sehingga melalui pertemuan-pertemuan yang dilakukan akan mendorong aspirasi menjadi Sikap dan Pernyataan dari masyarakat adat kepada MRP.

“Kami akan buat sikap untuk dibawa ke MRP, dan kalau memang teman-teman dari Barisan merah putih mau buat hal yang sama, yah itu silahkan dibawa juga, namun semua tetap melalui jalur dan mekanisme,” ungkap Dominikus.

Dengan begitu, kita disebut sebagai manusia yang berwibawa dan bermartabat.

Terkati aski Demo penolakan dan hadang anggota MRP di Bandar Udara Wamena, Dominikus menyayangkan sikap orang-orang yang tidak mengerti akan aturan dan perundang-undangan.

Bahkan sikap aksi Demo yang dilakukan, merupakan tindakan yang tidak terpuji dan sangat melanggar aturan ataupun Maklumat yang dikeluarkan Kapolda Papua.

“Airport, rumah sakit itu alat vital milik Negara yang tidak boleh orang lakukan Demo, namun masa aksi ini dibiarkan melakukan aski di Airport,” kata Dominikus.

Yang lebih parah lagi, masa aksi demo itu dikawal langsung oleh aparat Kepolisian dan TNI, sehingga massa aksi itu berhasil dengan bebas melakukan aksi tanpa dilarang oleh aparat penegak hukum yang ada juga di areal bandara Wamena.

Menurutnya, aksi kemarin diketahui oleh Bupati Kabupaten Jayawijaya, Kapolres Jayawijaya, namun tidak ada langkah ataupun upaya yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Jayawijaya dan Kapolres Jayawijaya.

“Bupati Jayawijaya sendiri ada, dia tidak bisa bertanggungjawab, itu memalukan, itu artinya pejabat di Jayawijaya tidak membuka ruang demokrasi bagi masyarakat di Jayawijaya dan juga tidak memberikan rasa aman,” kata Dominikus.

Untuk massa aksi yang datang dan menghadap rombongan MRP di Bandara Wamena, Dominikus menyebut, mereka yang datang dan melakukan aksi adalah orang-orang yang tidak mengerti aturan.

“Mereka yang demo adalah remote kontrol yang di kontrol oleh seseorang atau memanfaatkan mereka, kalau dulu itu Negara hadir secara fisik pada Pepera 1969, tetapi sekarang ini Negara pakai tangan orang yang tidak mengerti,” kata Dominikus.

Bupati Kabupaten Jayawijaya, Jhon Richard Banua, SE.M.Si saat ditemui jam 8 malam, usai pulang dari kunjungan kerjanya di Distrik Itlay Hisage menjelaskan, pemerintah Kabupaten Jayawijaya pada dasarnya tidak ada rencana ataupun upaya membatalkan pelaksanaan RDP di Wamena Kabupaten Jayawijaya.

Karena secara resmi, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya telah mengijinkan rombongan MRP untuk masuk ke Kabupaten Jayawijaya menggunakan pesawat terbang dengan mengeluarkan surat ijin serta memberikan penambahan Flight bagi rombongan MRP.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya juga telah mengutus tenaga medis dari Posko Covid-19 di Sentani untuk bisa berkesempatan melakukan Rapid terhadap rombongan yang akan naik ke Kabupaten Jayawijaya.(NP)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *