Komponen Merah Putih Dorong Pembentukan Badan Independen Pengelola Otsus

  • Whatsapp
Komponen Merah Putih Dorong Pembentukan Badan Independen Pengelola Otsus

JAYAPURA (KT) – Komponen Merah Putih yang tergabung dalam berbagai organisasi masyarakat pengawal ideologi Pancasila menyatakan tujuh sikap dan komitmennya terhadap berbagai kebijakan pemerintah di Bumi Cenderawasih.

Adapun ketujuh komitmen tersebut secara garis besar mendorong Pemerintah untuk membentuk satu lembaga independen, dalam rangka keberlanjutan Otonomis Khusus (Otsus) Papua yang saat ini masih dalam pembahasan di DPR-RI.

Berikut pernyataan sikap Komponen Merah Putih yang dibacakan Yonas Nussy selaku Sekertaris Barisan Merah Putih (BMP) Papua

Pertama, kami putra-putri komponen merah putih Republik Indonesia di Papua berkomitmen menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia bersama-sama dengan TNI dan Polri dari Sabang sampai Merauke,” tegas Yonas

Kedua, memberikan dukungan terhadap setiap keputusan pemerintah, dimana telah diagendakan pembahasan revisi undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 dan tetap menjaga hak-hak dasar rakyat Papua yang diamanatkan dalam undang-undang yang dimaksud.

Ketiga, memohon kepada Presiden agar dapat membentuk lembaga independen pengelola dana otonomi khusus terpisah dari APBD.

Keempat, mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah pusat di mana telah menerima aspirasi masyarakat dari berbagai daerah, untuk ada kebijakan pemekaran provinsi dan juga dapat diakomodir pemekaran kabupaten kota yang sesuai dengan dokumen usulan pemekaran yang ada

Terkait komitmen ini, Ketua P5 Papua, Yanto Eluay yang juga ondofolo Sentani menegaskan pemekaran perlu didukung, sebab pemekaran itu muncul dari aspirasi masyarakat yang tujuannya untuk kesejahteraan dan kedamaian masyarakat Papua.

Yanto juga menyayangkan pernyataan seorang tokoh yang justru menolak adanya pemekaran daerah otonomi baru (DOB)

“Di Papua ada tujuh wilayah adat, jangan seseorang mengatasnamakann wilayah adat, lantas menggeneralisir pernyataannya mewakil tujuh wilayah adat. Silahkan anda berbicara masalah pemekaran di wilayah anda sendiri,” tegas Yanto

Perwakilan DPP Forum Aliansi Mahasiswa, Rando Rudamaga yang berasal dari wilayah Saireri juga berharap kepada pemerintah untuk merealisasikan adanya pemekaran yang telah diperjuangkan sejak 2007 silam.

Kelima, menyerukan kepada seluruh masyarakat Papua di mana saja berada untuk tidak terhasut dengan berita-berita yang berasal dari oknum atau pihak yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan anak bangsa.

“Kami mohon kepada pihak kepolisian untuk bertindak tegas maupun penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pinta Max Abner Ohee selaku Ketua BMD Papua

Keenam, mendukung sepenuhnya TNI Polri untuk mengejar dan menangkap kelompok kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) yang telah membuat jatuhnya korban dari pihak sipil maupun TNI Polri.

Pada kesempatan itu, Ketua Pemuda Adat Papua, Jan Christian Arebo meminta agar negara tidak membiarkan konflik bersenjata terus terjadi di Intan Jaya.

“Pemerintah harus tegas dalam menyelesaikan konflik di Intan Jaya, jangan terus menjadikan Papua sebagai daerah konflik,” tegasnya

Ketujuh, mendukung penegak hukum agar menindak tegas pejabat atau siapapun pelaku yang melakukan tindakan penyalahgunaan dana otonomi khusus yang mengakibatkan kerugian negara dan berimbas pada instabilitas di wilayah Papua.

Ketua Deparda PPM, Nico Mauri memberikan apresiasi kepada pemerintah RI dan secara khusus bangsa dan negara yang sudah berusaha bagaimana membangun tanah papua dan masyarakat Papua

“Sebab yang dilakukan pemerintah semua berasal dari aspirasi masyarakat,” kata Fedrikus Eben Gebze, perwakilan masyarakat Anim Ha

“Hari ini komponen merah putih mendukung jalananya pembangunan di Papua,” sambung Ketua Gapura, Jack Puraro. (TA)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *