JAYAPURA (KT) – Ondofolo kampung Sereh Sentani yang juga Ketua Ormas Pemuda Pancasila (PP) dan Presidium Putra-Putri Pejuang Pepera (P5), Yanto Kholah Eluay mengatakan siap pasang badan mendukung kinerja aparat hukum dalam mengungkap siapa aktor dibalik dugaan penyelewengan dana Otsus Papua senilai Rp1,8 Miliar
“Kami siap berikan dukungan penuh kepada aparat hukum untuk tuntaskan kasus ini. Dugaan penyelewengan dana Otsus harus segera diungkap pelakunya, siapa oknum pejabatnya itu harus tangkap dan diadili,” kata Yanto Eluay saat dalam jumpa pers bersama Komponen Merah Putih, kemarin.
Disamping itu pihaknya juga siap pasang badan melawan kelompok-kelompok yang melakukan pembelaan terhadap oknum pejabat korupsi. Apalagi bukan menjadi hal baru, jika ada satu pejabat yang dikaitkan dengan kasus korupsi dana Otsus, akan terjadi aksi-aksi dan upaya pembelaan terhadap oknum pejabat bersangkutan
“Jangan mengkriminalisasi, jangan bunuh karakter pejabat itu. Jadi aksi begini harus ditolak dan kami siap berdiri paling depan menentang aksi-aksi itu. Hari ini Papua masih bergejolak, jadi pejabat korupsi ini harus ditangkap, ini dukungan riil kami bersama seluruh barisan akan dukung penuh langkah tegas aparat hukum,” tandasnya.
Dukungan yang sama juga disampaikan, Ketua Pemuda Adat Papua, Jan Cristian Arebo yang meminta pemerintah pusat membentuk tim khusus dalam rangka mengusut dugaan penyalahgunaan anggaran Otsus senilai Rp1,8 Triliun tersebut.
“Kami minta Presiden membentuk tim terkait dugaan ini “ kata Arebo.
Selain itu Arebo juga mengkritisi langkah Pemerintah Papua yang berencana membangun Kantor Gubernur dengan dengan desain 22 lantai.
“Apa urgensinya bangun gedung 22 lantai, gedung yang sekarang saja jarang ditempati kok. Dualantai saja kita susah ketemu Gubernur apalagi wakil Gubernur?,” tegasnya.
Ia bahkan menduga rencana pembangunan gedung tersebut mengindikasikan indikasi, padahal saat ini masyarakat Papua di kampung-kampung yang membutuhkan sentuhan pemerintah.
“Saya pikir belum terlalu penting untuk bangun kantor 22 lantai, itu terlalu dipaksakan. Jadi saya harap pemerintah anggaran yang diberikan pemerintah pusat itu dikelola baik, supaya bermanfaat dan menaejahterahkan masyarakat Papua,” jelasnya.
Sementara Sekjen Barisan Merah Putih, Yonas Nussi menyebut fungsi kebersamaan organisasi yang tergabung dalam Komponen Merah Putih ini, memiliki kekuatan besar mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut dan mengungkap oknum dibalik dugaan penyelewengan dana Otsus Papua.
“Ini menjadi hal prioritas yang akan kami dorong. Siapapun itu, harus mempertanggung jawabkan dana tersebut,” kata Yonas Nussi.
Sebelumnya, Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri menemukan adanya dugaan penyelewengan pengunaaan anggaran Otonomi khusus Papua (Otsus Papua)
Achmad mengatakan penyimpangan dana Otsus Papua itu berupa penggelembungan harga dalam pengadaan barang. Total kerugian negara dalam dugaan penyelewengan dana Otsus Papua ditaksir mencapai Rp 1,8 triliun.
“Temuan BPK bahwa terjadi pemborosan ketidakefektifan penggunaan anggaran. Mark up dalam pengadaan tenaga kerja, tenaga listrik dan tenaga surya. Kemudian pembayaran fiktif dalam pembangunan PLTA sekitar Rp 9,67 miliar. Ditemukan penyelewengan dana sebesar lebih dari Rp 1,8 triliun,” kata Achmad dalam Rapim Polri 2021 Rabu (17/2/2021) lalu. (TA)
