DPRD Minta BPBD Segera Data Daerah Terdampak Banjir

  • Whatsapp

*Intelek Jayawijaya Tegaskan Copot Jabatan Kepala BPBD*

Wamena (KT) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayawijaya meminta agar BPBD Jayawijaya segera melakukan pendataan daerah terdampak Banjir.

“BPBD mohon data secara keseluruhan, baik material maupun tanaman-tanaman masyarakat Kabupaten Jayawijaya yang tergenang air akibat banjir,” ungkap Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Jayawijaya, (28/2/2021) saat dihubungi melalui telepon seluler.

BPBD di harap untuk mendata secara keseluruhan daerah terdampak banjir, jangan hanya mendata pada satu ataupun dua titik saja.

Karena sudah tidak ada alasan lagi tentang keterbatasan tenaga atau segala macam, karena kejadian ini sudah sering terjadi.

Setelah melakukan pendataan di lapangan dengan lengkap, BPBD diharapkan segera membuat laporan kepada Atasan, ataupun langsung bisa mengeksekusi dilapangan oleh BPBD.

Kata Ketua Komisi B DPRD Jayawijaya, banjir yang terjadi di beberapa titik di Kabupaten Jayawijaya merupakan musibah yang tidak bisa dihindari, apalagi pada masa musim penghujan.

Memang, Kata Ketua Komisi B, akibat curah hujan yang tinggi, beberapa perkebunan dan perumahan masyarakat terendam air, sehingga hasil kebun tidak bisa dinikmati masyarakat.

“Mereka yang di pinggir kali ini semua terdampak, ini bukan kesalahan siapa, namun ini akibat curah hujan yang tinggi,” kata Iwan Asso.

Sementara itu, Salah satu Intelektual Jayawijaya, Isak Wetipo, meminta kepada Bupati Kabupaten Jayawijaya untuk mencopot jabatan Kepala BPBD Kabupaten Jayawijaya.

“Kami minta yang model begitu diganti saja, tidak ada fungsinya, untuk apa Bupati mau piara orang begitu, jadi harus di copot, karena tidak mampu,” kata Isak Wetipo.

Selaku Intelektual Jayawijaya, Isak berharap dan berpesan agar, pada musim penghujan ini, masyarakat diharapkan tidak membuka lahan perkebunan di pinggir kali Balim, tetapi harus membuat kebun di daerah yang agak tinggi, sehingga terhindar dari banjir.

Karena jika hujan turun dan terjadi banjir, secara otomatis perkebunan masyarakat yang ada di pinggir kali Balim akan terendam air.

“Ini bukan musibah baru, tiap tahun banjir itu biasa, jadi kita juga jangan terlalu berharap sama pemerintah, karena kita ini ada dilembah, dan kalau hujan itu pasti banjir,” kata Isak.

Dirinya berharap, pemerintah juga jangan terlalu memanjakan masyarakat, karena masyarakat akan semakin terbiasa.

Isak juga meminta, melalui dinas terkait dalam hal ini BPBD agar segera turun kelapangan untuk melakukan pendataan.

“DPAnya kan sudah diserahkan, jadi kalau boleh sudah bisa percepat, jadi fungsinya harus dilaksanakan agar masyarakat bisa terakomodir,” kata Isak.

Isak menyarankan, dalam pemberian bantuan kepada warga terdampak banjir, Pemerintah tidak hanya memberikan bahan makanan saja, tetapi bisa juga membantu alat kerja kepada masyarakat.

Dengan begitu, masyarakat bisa kembali lagi bekerja dan membuka lahan perkebunan di dataran yang lebih tinggi.

Karena jika hanya bantuan makanan yang diberikan tanpa alat kerja, masyarakat akan semakin kecanduan bantuan pemerintah terus-menerus.(NP)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *