JAYAPURA (KT) – Masyarakat pendukung Gubernur Lukas Enembe minta Dance Yulian Flassy ‘hengkang’ dari jabatannya sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua.
Permintaan tegas tersebut disampaikan langsung perwakilan masyarakat saat menyampaikan protes atas penunjukan Plh Gubernur kepada Sekda Papua Dance Yulian Flassy di Kantor DPD Demokrat, Jumat (25/06/2021)
Massa juga meminta Pemerintah Pusat untuk mengembalikan kendali pemerintahan penuh kepada Lukas Enembe yang saat ini masih berstatus Gubernur Papua.
Sebelumnya, sekitar pukul 10.30 WIT, Kamis (25/06/2021) sejumlah masyarakat mendatangi Kantor Gubenur Papua, massa bahkan memalang sekda Papua yang berlokasi di lantai II kantor yang beralamat di Jl Soa Siu tersebut.
Terkait aspirasi masyarakat tersebut, juga dibenarkan Wakil Ketua DPD Demokrat Papua, Ricky Ham Pagawak.
“Semua masyarakat yang hadir dan datang ke sini menyatakan penunjukkan Plh gubernur tidak sesuai dengan mekanisme, dan ini adalah pembunuhan karakter bagi pemimpin idola masyarakat Papua yang merupakan Gubernur saat ini,” kata Ham.
Diluar dari aspirasi masyarakat, kata Ham Pagawak, Demokrat-pun tidak tinggal diam
melihat tindakan Sekda yang dinilai telah maladministrasi dalam menjalankan fungsinya.
“Ini ketua DPD kami, jadi kami tegas minta Kemendari mencabut surat Plh dan kembalikan nama baik Gubernur Papua,” kata Ham tegas.
Ham Pagawak bahkan membeberkan sejumlah tidak-wajaran tahapan administrasi hingga akhirnya Dirjen Otda mengeluarkan surat penujukkan Sekda Flassy sebagai Plh Gubernur.
“Bagaimana bisa surat kirim pagi terus siangnya sudah keluar SK Plh, apakah itu wajar? Nah Sekda juga sebagai bawahan Gubernur tidak pernah berkoordinasi dan bahkan informasinya yang mengajukan surat untuk Plh itu Sekda Flassy sendiri. Itu kan sudah keterlaluan,” jelasnya.
Sehingga, dengan tegas dan jelas Demokrat Papua menyatakan ditunjuknya Sekda Flassy sebagai Plh Gubernur Papua, sebagai upaya diskriminasi dan kudeta, yang sengaja di lakukan Pemerintah Pusat melalui Sekda Flassy.
“Ini ada upaya diskriminasi dan kudeta yang dilakukan pemerintah pusat dan Sekda Flassy terhadap Gubernur Papua yang saat ini masih menjalani Pemulihan setelah operasi di Singapura,” kata Ham tegas. (TA)
