Ada Bau Penyalahgunaan Anggaran di KPAD Jayawijaya Yang Tidak Tercium

  • Whatsapp
Pertemuan LSM Di Salah Satu Rumah Didik Milik Nerry Payage

Wamena (KT) – Beberapa Yayasan yang ada di Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya mencium adanya bau penyalagunaan anggaran di dalam tubuh Komisi Penanggulangan Aids Daerah (KPAD) Kabupaten Jayawijaya.

Ketua Yayasan Humi Inyane, Margaretha Wetipo, Sabtu (25/9/2021) menyebutkan, sebagai salah satu Yayasan Perempuan yang berkecimpung langsung mengatasi permasalahan tentang AIDS di Kabupaten Jayawijaya menilai kinerja KPAD Jayawijaya sangat buruk dan tidak transparan dalam penggunaan anggaran.

Read More

Menurutnya, sebagai mitra kerja dari KPAD Jayawijaya, Yayasan Humi Inyane yang juga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) selalu bekerja mengatasi permasalahan AIDS, apalagi beberapa perempuan di Wamena mengalami dan menderita HIV/AIDS.

Namun, sesuai dengan pengamatan Yayasan Humi Inyane, kinerja dan pelaksanaan program-program kerja KPAD Jayawijaya selama ini Vakum dan itu terjadi selama dua tahun berjalan sejak tahun 2019 hingga tahun 2021.

Padahal, pemerintah Kabupaten Jayawijaya telah menghibahkan dana kepada KAPD Jayawijaya sebesar 1 Miliar pada tahun 2020 lalu, namun untuk pertanggungjawabkan kepada Yayasan LSM dan juga masyarakat, tidak dilakukan oleh KPAD Jayawijaya.

Yang anehnya, dengan anggaran sebesar 1 Miliar itu, setiap Yayasan LSM termasuk Yayasan Humi Inyane hanya mendapatkan dana sebesar 45 juta dari totol dana 1 Miliar yang dihibahkan oleh Pemerintah Kepada KPAD Jayawijaya.

Menurut Margaretha, saat Bapak Direktur Yukemdi masih hidup, banyak hal yang didiskusikan terkait penanganan dan pertolongan bagi penderita HIV/AIDS di Kabupaten Jayawijaya.

Namun, KPAD di bawah kepemimpinan Pdt. Jhon Nap, tidak ada keterbukaan kepada LSM yang selama ini bekerja mengatasi permasalahan HIV/AIDS, terutama tidak ada keterbukaan dari sisi program dan kerja serta penggunaan anggaran yang dikelola KPAD Jayawijaya.

Banyak pembohongan yang dilakukan oleh KPAD Jayawijaya terhadap Yayasan LSM yang ada di Kabupaten Jayawijaya, terlebih dalam setiap pertemuan yang diminta oleh KPAD Jayawijaya, selalu membawa dan mengatasnamakan Bupati Kabupaten Jayawijaya yang mengundang, padahal pertemuan yang dilakukan tidak pernah dihadiri Bupati Jayawijaya.

“KPAD Jayawijaya selalu pakai Tameng Nama Bupati dan Wakil Bupati untuk lakukan pertemuan dengan Yayasan LSM yang ada, tetapi nyatanya bukan Bupati atau Wakil,” kata Margaretha.

Anehnya, pada tahun 2020 lalu, Ketua harian KPAD Jayawijaya Pdt. Jhon Nap bersama bedaharanya mengirim SMS ke Yayasan LSM dengan informasi bahwa, setiap LSM tidak menerima anggaran dari KAPD Jayawijaya, dengan alasan KPAD Jayawijaya, bahwa dananya dialihkan di Dinas Kesehatan.

Hasil Koordinasi Dengan Kepala Dinas Kesehatan Jayawijaya

Untuk memastikan itu, Margaretha menghubungi Kepala Dinas Kesehatan dalam hal ini dr. Willy Mambieuw, dan Kepala Kesehatan membenarkan bahwa anggaran KPAD Jayawijaya di titipkan ke Dinas Kesehatan.

Saat pertemuan dengan Dinas Kesehatan, telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh KPAD Jayawijaya, dimana dalam pertemuan itu, Bendara KPAD menyampaikan bahwa hanya dua Klinik dan Selter yang bisa dilayani, sedangkan LSM sudah tidak dilayani lagi.

“Saat saya pastikan melalui telepon ke Selter Dekenat, mereka sampaikan bahwa itu Ibu Bendahara KPAD tipu, karena kita juga tidak dapat,” kata Margaretha.

Namun, ada anggaran sebesar 500 juta yang dikeluarkan KPAD pada tahun 2021, dengan tujuan kegiatan di Denpasar Bali.

Pertemuan sebelum keberangkatan dilakukan di salah satu Café yang ada di Kota Wamena, dimana KPAD berdalil bahwa Bupati Jayawijaya yang memerintahkan agar setiap kepala LSM harus berangkat ke Denpasar.

Sangat aneh bagi LSM yang saat itu melakukan pertemuan dengan KPAD di Wamena, karena KPAD hanya memberikan dana sebesar 4 juta kepada setiap LSM, dengan alasan bahwa anggaran tahun berjalan sangat kecil.

Kegiatan Di Denpasar Bali Tidak Koordinasi dan Hanya Sebentar

Saat tiba di Denpasar Bali, KPAD Jayawijaya tidak melakukan koordinasi baik dengan KPAD Denpasar, karena KPAD Denpasar tahu setelah rombongan KPAD Jayawijaya sudah tiba di hotel bali.

Lebih aneh lagi, kegiatan yang diharapkan tidak berjalan baik, karena kegiatan yang seharusnya diikuti oleh rombongan Tim KPAD Jayawijaya hanya dilaksanakan tidak terlalu lama.

“Sekretaris Denpasar itu Sekda, sempat marah karena tidak ada koordinasi dengan mereka,” kata Margaretha.
KPAD Jayawijaya bahwa membuat perbedaan saat hendak makan siang atau sore, dimana LSM yang diajak tidak diperkenan makan bersama rombongan KPAD Jayawijaya, sehingga LSM yang ikut memilih untuk makan di kedai atau warung kecil yang ada di Kota Bali, sedangkan KPAD Jayawijaya makan di tempat yang berbeda.

Bahkan, saat ingin jalan-jalan di Kota Denpasar, KPAD tidak mengajak rombongan LSM yang ikut, KPAD justru milik meninggalkan LSM di hotel.

“Kami mau jalan-jalan tidak punya mobil, kalau kita mau pakai KPAD bilang nanti bayar sendiri, padahal KPAD hanya kasih uang 4 juta saja,” kata Margaretha.

Setelah selesai di Denpasar Bali, rombongan merencanakan pulang ke Wamena, namun hal lain terjadi di Makasar, dimana beberapa suster yang ikut ditinggalkan begitu saja sambil tidur dilantai selama 8 jam menunggu pesawat, sedangkan rombongan KPAD Jayawijaya memilih untuk jalan-jalan ke Toraja.

“Saya sempat Tanya itu anggaran dari mana, jawab mereka ah itu pribadi, tetapi disana itu Bendahara KPAD bawa suaminya juga,” kata Margaretha.

Saat hendak pulang ke Papua, KPAD Jayawijaya tidak memberikan anggaran tambahan, sehingga LSM terpaksa menggunakan anggaran pribadi untuk melakukan Swab.

Menurut Margaretha, yang aneh itu, KPAD Jayawijaya memilih hotel berbintang guna membuat laporan penggunaan anggaran tanpa melibatkan Yayasan LSM.

“Kami curiga sekali, kami tinggal di hotel yang 300 ribuan, sedangkan KPAD memilih hotel berbintang,” kata Margaretha.
Sangat tidak layak KPAD Jayawijaya di pimpin seorang Pendeta yang mengabaikan soal kemanusiaan, terlebih tidak transparan terhadap penggunaan anggaran KPAD Jayawijaya.

Salah satu Ketua Yayasan Gerakan Anak Jalanan (GAJ), Nerry Bayage menyebutkan, jamannya Direktur Yukemdi, Bapak Almarhum Yoram Yogobi, setiap LSM dilibatkan untuk duduk bersama mendiskkusikan hal-hal penanganan dan pencegahan HIV/AID di Kabbupaten Jayawijaya melalui kolaborasi program kerja.

Namun, saat kepemimpinan Pdt. Jhon Nap sebagai KPAD Jayawijaya, LSM dan Yayasan yang ada di Jayawijaya tidak pernah dilibatkan, bahwa kerja KPAD juga tidak terarah dan tidak sesuai program.

“Orang-orang yang sama yang sekarang di KPAD saat ini mereka di rekrut ulang lagi, padahal mereka tidak pernah kerja dengan baik,” kata Nerry Bayage.

Semua Program Kerja KPAD Jayawijaya Tertutup

Saat ini, kata Nerry Bayage, semua program kerja yang ingin dan akan dilakukan tidak pernah melibatkan Yayasan LSM yang ada di Kabupaten Jayawijaya, bahwa terkesan untuk pelaksanaan progan kerja itu semuanya tertutup.

Selain itu, tidak adanya keterbukaan dan tranparansi anggaran oleh KPAD Jayawijaya, sehingga ada indikasi yang dinilai ada penyalagunaan anggaran oleh KPAD Jayawijaya.

Karena, dari informasi orang terdekat, KPAD sudah memiliki dana 1 Miliar, namun untuk membahas itu, sekali lagi LSM tidak di libatkan.

“Sampai hari ini terhitung dua tahun, tidak pernah ada koordinasi dan pertemuan dengan LSM, bahkan anggaran itu kami tidak tahu,” kata Nerry Bayage.

Saat pertemuan di Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan bahwa dana itu harus dibagi kepada teman-teman LSM, karena mereka juga bekerja, namun peryataan Kepala Dinas kesehatan Jayawijaya di tanggapi serius dengan nada marah oleh dr. Anti, dengan alasan bahwa ada regulasi baru.

Lanjut Nerry Bayage, pembicaraan itu oleh bendahara KPAD Jayawijaya dengan ucapan bahwa, sesuai dengan program pemerintah saat ini kita fokus untuk mengatasi persoalan laki-laki seks laki-laki.

Menurut Nerry Bayage, soal hal ini untuk Kabupaten Jayawijaya tidak pernah ada temuan, justru masih banyaknya HIV-dan AIDS yang harus ditangani bersama.

Nerry menilai, KPAD mengabaikan penanganan HIV-AIDS tetapi lebih menekankan penanganan LSL atau laki-laki seks laki-laki, padahal di Jayawijaya belum ada kasus LSL.

“Kami tidak pernah ada muka di Bupati untuk minta-minta uang, kami LSM ada untuk nilai kemanusiaan,” kata Nerry Bayage.
Dalam pertemuan di hotel Sartika, KPAD kembali lagi mengatasnakan nama Bupati Jayawijaya, dengan mengharuskan setiap ketua Yayasan LSM haru berangkat ke Denpasar Bali.

Dari diskusi itu, LSM menilai dan mencurigai, adanya penyalahgunaan anggaran di tubuh KPAD Jayawijaya, karena ada salah satu adik yang dihubungi sempat mengatakan bahwa, dana 1 Miliar sudah dicairkan setengahnya, dan sisanya sebesar 500 juta belum dicairkan.

Soal Studi Banding juga, Kata Nerry, tidak ada format yang diberikan untuk menjadi acauan pembelajaran dari rombongan, sehingga selama perjalanan di Denpasar tidak berjalan baik.

Hingga saat ini, kata Nerry Bayage, tidak ada pertanggungjawaban yang dibuat dan diberikan oleh KPAD kepada LSM yang ada di Kabupaten Jayawijaya.

Lebih aneh lagi, evaluasi program perjalanan studi banding tidak dirangkum bahkan di paparkan di depan pemerintah ataupun LSM yang ada di Kabupaten Jayawijaya.

Terkait hal ini, LSM telah membuat rekomendasi yang nantinya akan disampaikan kepada Bupati Kabupaten Jayawijaya terkait kinerja KPAD Kabupaten Jayawijaya.

Harapannya, Bupati dan Wakil bisa memfasiliasi pertemuan antara KPAD dan LSM yang ada di Kabupaten Jayawijaya, dan juga berharap ada restrukturisasi di dalam tubuh KPAD Jayawijaya.

Sejak Dilantik, LSM Belum Menerima SK Dari KPAD Jayawijaya

Sementara itu, Ketua Yayasan Komunitas Anak Jalanan (Kanjal), Yommy Kogoya menyesal atas kinerja yang dilakukan oleh KPAD Jayawijaya.

“Kalau tidak ada masalah kami tidak mungkin buat forum ini, tetapi ada masalah dalam tubuh KPAD Jayawijaya maka kami buat forum ini,” kata Yommy Kogoya.

Dirinya menilai, banyak kejanggalan yang terjadi di dalam tubuh KPAD Jayawijaya sejak pelantikan pada tahun 2018 lalu, karena hingga dua tahun berjalan ini, SK tidak pernah diberikan oleh KPAD kepada LSM.

Menurutnya, banyak oknum-oknum yang ada di dalam tubuh KPAD Jayawijaya yang tidak menjalankan program kerja sesuai visi dan misi Bupati Jayawijaya, bahkan oknum-oknum ini telah merusak kinerja KPAD Jayawijaya.

Sehingga harus ada evaluasi menyeluruh orang-orang yang ada di KPAD Jayawijaya, sehingga penanganan HIV-AIDS di Kabupaten Jayawijaya bisa berhasil dan tepat sasaran.

Yommy berharap, Pdt, Jhon Nap selaku Ketua KPAD Jayawijaya dapat berbicara jujur dan lebih transparan dalam penggunaan anggaran, sehingga pelaksanaan program kerja KPAD bersama LSM dapat berjalan baik.(NP)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *