DPRD Warning Bupati Pegunungan Bintang Segera Kembalikan Jabatan Sekda Devinitif

  • Whatsapp
Ketua DPR Kabuapten Pegunungan Bintang, Denius T Uropmabin, SH

JAYAPURA (KT) – Ketua DPR Kabuapten Pegunungan Bintang, Denius T Uropmabin, SH minta Bupati Pegunungan Bintang untuk segera mengembalikan Iriando FX Dien dalam jabatannya sebagai Sekda Definitif.

Permintaan ini menyusul tidak adanya tindak lanjut Bupati Spey Bidana atas putusan PUTN Jayapura Nomor 24 tertanggal 28 September 2021, yang selanjutnya dipertegas dengan pengumuman resmi PTUN Jayapura nomor nomor : W4-TUN4/592/HK.06/V/2022, tertanggal 25 Mei 2022 yang juga dimuat melalui media massa lokal Jayapura Cenderawasih Pos Edisi 30 Mei 2022.

“Secara jelas isi pengumuman sudah meminta Saudara Bupati untuk menindaklanjuti putusan nomor 24 dan kami sebagai DPRD juga diberikan hak sebagaimana isi pegumuman tersebut untuk melakukan pengawasan terkait putusan PTUN,” kata Denius kepada wartawan Kamis (16/6/2022).

Diakuinya, saat ini memang belum ada langkah yang diambil DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang, namun pihaknya telah mengagendakan kegiatan untuk menanyakan langsung perihal tindak lanjut putusan PTUN tersebut kepada Bupati Spey Bidana.

“Tapi, pada intinya bupati tanpa diperingatkan DPR harus melaksanakan putusan PTUN Jayapura, karena sebagai pimpinan birokrasi di daerah dan sebagai warga negara yang mematuhi dan taat terhadap peraturan ataupun putusan pengadilan, itu harus dapat dilaksanakan,” tandasnya.

Denius menegaskan jika bupati wajib hukumnya melaksanakan putusan PTUN Jayapura dengan mengembalikan Iriando FX Dien dalam jabatannya sebagai Sekda Pegunungan Bintang definitif.

Apalagi, setelah PTUN Jayapura resmi mengumumkan putusan itu, bahkan telah melewati batas waktu 14 hari, namun tidak ada upaya pertemuan atau mediasi, Denius mengatakan DPR Kabupaten Pegunungan Bintang meminta Pengadilan dengan tegas menindak dan meminta kepada bupati.

Jika bupati tidak mengindahkan putusan itu, untuk menindaklanjuti permasalahan ini ke tingkat pemerintah pusat untuk dieksekusi. “Kami harap PTUN Jayapura sesuai mekanismenya harus dilakukan, karena sebagai warga negara harus melaksanakan putusan itu,” tandasnya.

Denius menilai jika bupati seolah – olah berwenang dan berkuasa, namun hukum harus ditaati dan dihormati setiap warga negara.

“Kami lihat bupati tidak peka terhadap putusan ini. Makanya kami meminta kepada PTUN Jayapura menindaklanjuti dengan menyurat ke presiden untuk dapat dikenakan sanksi administrasi atau apa? Harapan DPR seperti itu, karena bupati seolah-olah tidak mau melaksanakan putusan PTUN Jayapura itu, karena bupati menyalahi aturan, masak baru dilantik dalam satu malam dan belum 6 bulan menjabat sudah memberhentikan semua pejabat eselon, mengganti dengan pelaksana tugas (Plt) semua,” pungkasnya.

Sekadar diketahui, PTUN Jayapura telah memberikan warning kepada Bupati Pegunungan Bintang, Spei Yan Bidana untuk segera mengembalikan jabatan Iriando FX Dien sebagai Sekda Definitif. **

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *