WPIA Rilis Hasil Sidang UPR Dewan HAM PBB

  • Whatsapp

Wamena (KT) – West Papua Interest Association (WPIA) merilis hasil sidang Universal Periodic Review (UPR) Siklus Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 2022.

Peninjauan berkala universal (Universal Periodic Review) siklus ke 4 Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa atas kondisi Hak Asasi Manusia di Indonesia pada 9 November 2022.

Laporan Sidang UPR ke 41 Tentang Indonesia Tahun 2022 dengan simbol referensi A/ HRC/ WG. 6/ 41/15 tertanggal 11 November 2022 yang di adopsikan oleh Troika yang terdiri dari 3 Negara antara lain, Bolivia, Malawi, dan Usbekitsan, Troika inti adalah kelompok terdiri dari 3 Negara yang membantu Negara yang di tinjau selama peninjauannya di sidang UPR.

Dalam Pers Release yang dikirim oleh Bagian Staf Komunikasi WPIA, Simon Sorabut dan Tonis Jikwa, Koordinator WPIA, Ronald Waromi menyebutkan, Dalam sidang UPR 108 Negara Anggota PBB menyampaikan statement dan 13 Negara mengirimkan pertanyaan awal dan hasil Review sidang UPR tersebut Indonesia mendapat Total 269 rekomendasi termasuk rekomendasi 8 Negara tentang Papua. Papua menjadi salah satu isu yang di pertanyakandan di rekomendasikan oleh Negara-Negara antara laing Kepulauan marshal, Belanda, Australia, New Zealand, Amerika Serikat, Canada, Slovenia, dan Vanuatu. Amerika Serikat, Vanuatu dan German, Pertanyakan pemerintah Indonesia secara tertulis tentang Papua.

Kepulauan Marshal merekomendasikan Indonesia menghormati menproklamasikan dan melindungi Hak asasi Manusia semua masyarakat pribumi di Papua Barat dengan memastikan hak penentuan nasip sendiri, merdeka melalui dialog iklusif,bekerjasama dengan kantor komisioner tinggi HAM PBB untuk kunjungan ke West Papua sesuai permintaan dari PIF dan ACP.

Belanda merekomendasikan Indonesia, terus menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia,termasuk di Propinsi Papua dan membawa mereka yang bertanggung jawab ke Pengadilan secara tepat waktu dan transparane New Zealand merekomendasikan Indonesia, menjujung tinggi, menghormati dan mempromosikan kewajiban hak asasi manusia di Papua, termasuk kebebasan berkumpul, berbicara berekspresi, pers, dan hak perempuan dan minoritas,

Amerika merekomendasikan Indonesia, lakukan invetigasi yang cepat, menyeluruh dan transparan terhadap semua dugaan pembunuhan di luar proses hukum dan pelanggaran Ham di Lima Propinsi Papua dan meminta pertanggung jawaban pelakunya dan kami tetap prihatin dengan laporan meningakatnya pelanggaran di propinsi Papua, termasuk laporan pembunuhan di luar hukum, penghilangan paksa dan penyiksaan.
Amerika menanyakan secara tertuliss Amerika tetap prihatin dengan berlanjutnya imunitas atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia,terutama di lima provinsi papuaLangka-langka apa yang diambil Indonesian untuk memperkuat badan invetigasi dan kejaksaan untuk meminta pertanggung jawaban pelaku di Kepolisian dan angkatan bersenjata dan untuk memastikan warga sipil di lindunggi di masa depan selama operasi pasukan keamanan.

Vanuatu merekomendasikan Indonesia, menerima tanpa penundaan kujungan kantor komisaris tinggi Hak Asasi Manusia ke Provinsi papua dan Papua Barat. Meningatnya perlindungan dan kemajuan hak berkumpul dan berserikat secara damai khususnya bagi masyarakat di Provinsi Papua dan Papua Barat –
Pemerintah Vanuatu menanyakan, upaya konkrit apa yang di lakukan pemerintah Indonesia untuk menfasilitasi kujungan OHC HR/ Kantor komisi HAM PBB ke Provinsi Papua dan Papua Barat.

Langka-langka apa yang telah di ambil pemerintah indonesia untuk meningatkan kemajuan dan perlindungan hak untuk berkupul dan berserikat secara damai,terutama bagi masyarakat yang tinggal di Propinsi Papua dan Papu Barat ?
Australia merekomendasikan Indonesia selesaikan invetigasi semua pelanggaran HAM di Indonesia, termasuk di Papua dan pastikan akses termasuk oleh pengamat indepeden yang kredibel.

Slovenia izinkan kami untuk mengungkapkan keprihatinan Slovenia tentang laporan pelanggaran terhadap masyarakat pribumi di Papua.
Slovenia merekomendasikan Indonesian untuk memastikan invetigasi, akuntabilitas dan pencegahan inpunitas atas pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat pribumi di Papua yang di Lakukan oleh anggota pasukan keamanan.

Kanada merekomendasikan Indonesia menyelidiki dugaan pelanggaran HAM di Indonesia Papua dan memprioritaskan perlindungan warga sipil termasuk perempuan dan anak-anak –
German menanyakan secara tertulis pada Januari 2019, Indonesia pada prinsipnya menyetujui kunjunggan komisaris tinggi PBB untuk hak asasi manusia ke Papua.apa rencana Indonesia dalam menfasilitasi kunjungan? Kapan kunjungan dapat di lakukan?
Sehingga, WPIA Meminta pemerintah Indonesia dapat melaksanakan rekomendasi Negara-Negara keanggotaan PBB tentang Papua, kami mendesak pemerintah untuk melaksanakan rekomendasi untuk meratifikasi protocol opsional konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat dan protokol opsional untuk konvenaninter nasional tentang hak sipil dan politik.
WPIA Yang turut partisipasi dalam laporan sidang UPR ke 41, kami akan ikuti proses selanjutnya di Sidang Dewan HAM PBB tahun 2023.

Menurut Ronald Waromi yang beberapa kali menghadiri Sidang PBB di New York, Amerika Serikat dan Geneva, bahwa pemerintah Indonesia akan mengkaji 269 Rekomendasi dan memberikan tanggapan selambat-lambatnya di sidang ke 52 Dewan HAM PBB tentang rekomendasi sidang UPR ke 41 dari sekian banyak rekomendasi mana dapat di terima untuk di laksanakan.(NP)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *