Wamena (KT) – Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan (Provinsi-PP) dalam waktu yang tidak terlalu lama akan mempertemukan Warga masyarakat yang ada di Wilayah Distrik Welesi dan Wouma untuk menyelesaikan persoalan rencana penyerahan 72 Hektar tanah di Wilayah Distrik Welesi.
Asisten I Setda Provinsi Papua Pegunungan (Provinsi-PP) Wasuok Damianus Siep, ketika menerima Massa warga Wouma, Kamis (19/1/2023) di Depan Kantor Gubernur Provinsi-PP menyebutkan, Pemerintah Provinsi – PP akan memfasilitasi warga masyarakat untuk membicarakan terkait Rencana penyerahan 72 Hektar yang di berikan oleh Oknum-Oknum tertentu.
Dihadapan Massa Warga Distrik Wouma, Wasuok Siep membenarkan bahwa ada pernyataan dari 5 Kepala Distrik dan Kepala Suku, namun semuanya belum diserahkan sepenuhnya, hanya sebatas menyerahkan, sehingga Pemerintah Provinsi – PP akan fasilitasi pertemuan untuk bicara lokasi yang sudah diserahkan.
“Kalau tidak ada penyelesaian akhir kami akan cari Lokasi lain. Kalau setuju kami harus buat berita acara dan harus ada tandatangan dari semua yang berkepentingan, sehingga tidak ada masalah,” ungkap Wasuok Siep.
Terkati adanya isu yang berkembang tentang ada pihak-pihak tertentu yang telah menerima sejumlah uang, Wasuok Siep memastikan bawa isu tentang penyerahan uang itu tidak benar, sehingga masyarakat di minta jangan termakan isu yang tidak benar.
Wasuok menyebutkan, Pemerintah Provinsi-PP belum menerima sepenuhnya penyerahan lokasi yang dimaksudkan warga, karena dalam aturannya pemerintah harus melakukan Survei, apalagi dari 3 Lokasi yang direncanakan akan digunakan membangun Kantor Gubernur Provinsi-PP masih bermasalah.
Penjelasan yang sama juga diberikan langsung oleh Moin Wetapo yang merupakan salah satu Pegawai di Kantor Gubernur Provinsi-PP.
Dalam penyampaiannya, Moin mengatakan, memang dirinya pernah memfasilitasi beberapa warga Welesi untuk bertemu dengan Bapak Wakil Menteri (Wamen) Dalam Negeri, Wempi Wetipo, namun Bapak Wamen tidak menerima Proposal yang disampaikan beberapa warga Welesi, karena belum ada pembicaraan dengan warga masyarakat di Wouma, Asolokobal.
Selain itu, saat melakukan Survei menggunakan Google MAP, ditemukan beberapa sertifikat yang ada di Wilayah Distrik Welesi dan Wouma.
“Masyarakat silahkan bicara batas mereka sampai dimana mereka boleh bikin sertifikat, batas dimana mereka tidak boleh bikin sertifikat dengan difasilitasi oleh Pemerintah,” ungkap Moin Wetapo.
Sedangkan menyangkut Sertifikat, Moin menjelaskan, memang belum ada batas Wilayah diantara warga Distrik Wouma dan Welesi.
“Cuma waktu itu Bapak-Bapak kita tembak dengan Google Map tanah yang masuk di Wouma itu masuk di Welesi diatas, jadi tadi saya sampaikan 72 Hektar itu Welesi ambil dari mana, patokannya dari mana baru ambil,” ungkap Moin.
Sementara itu, Koordinator Aksi Masyarakat Distrik Wouma, Kaitanus Ikinia yang mewakili masyarakat menyampaikan bahwa masyarakat Distrik Wouma meminta kepada Pemerintah untuk segera menyelesaikan Persoalan yang terjadi, karena pada dasarnya Masyarakat yang ada di Distrik Wouma dan menolak tegas sikap oknum-oknum orang yang telah menyerahkan tanah seluas 72 Hektar.
Selain itu, masyarakat yang ada di Distrik Wouma pada dasarnya menolak program Pemerintah, dengan alasan bahwa, lokasi tanah yang nantinya di gunakan merupakan lahan perkebunan seluruh masyarakat yang ada di Jayawijaya.
“Jadi apapun program Pemerintah jangan masuk ke Situ, yang kasih pemerintah itu Oknum, kalau mau kasih itu ke atas, jangan kasih turun sampai ke bawah, ungkap Kaitanus.
Sedangkan upaya Mediasi yang akan di Fasilitasi Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, Kaitanus menyampaikan Terimakasih atas upaya Pemerintah Provinsi-PP, namun pada dasarnya masyarakat tetap berkomitmen menolak tegas penyerahan Lokasi 72 Hektar tanah kepada Pemerintah.
“Kami bicara untuk orang banyak dan itu untuk tempat berkebun, kalau Pegawai Negeri yang silahkan, jadi tempat berkebun tidak, dan kalau ada Orang Wouma yang datang menyerahkan tanah jangan terima, karena kami bicara untuk orang banyak, kami tidak mau masalah tanah ini membuat Konflik diantara kami,” ungkap Kaitanus.
Hal senada juga disampaikan Manu Ikinia, bahwa Lokasi yang diserahahkan oleh oknum-oknum tertentu tidak membuat masalah baru yang dapat berakibat fatal, bahkan sampai bisa menimbulkan perang diantara warga masyarakat.
Sehingga warga Wouma meminta agar Peta yang ada di Google Map tolong di perjelas, sehingga tidak terjadi Konflik di kemudian hari.
“Kami minta yang mengatasnamakan satu dua orang itu berhenti, kami minta Fasilitasi dan kami Minta Klaim Sertifikat tanah itu hapus di agraria sehingga foto itu jangan tampil lagi, karea saat ini kami yang datang ini anak-anak muda, yang datang dari kepedulian, belum orang tua kami,” ungkap Manu Ikinia.(NP)
