NABIRE, (KT)- Pj Gubernur Papua Tengah, Dr. RibkaHaluk, S.Sos., MM menyampaikan pesan PresidenRI Joko Widodo tengang pelaksaan pemilu dalamacara safari Pemilu TNI, Polri, Pemda dan Penyelenggara Pemilu 2024 di Provinsi Papua Tengah, yang berlangsung di Aula Kantor GubernurPapua Tengah, Nabire, Senin (18/9/2023).
Acara safari pemilu yang di fasilitasi polri dihadirilangsung Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius D Fakhiri, perwakilan Kapolda, TNI dan BIN. Selain itu hadir pula KPU dan Bawaslu Provinsi Papua Tengah, para pejabat kepala daerah Se-ProvinsiPapua Tengah serta perwakilan partai politik.
“Ada 6 arahan Presiden RI terkait persiapanpenyelenggaraan pemilu tahun 2024,” ungkap RibkaHaluk dalam sambutannya.
Adapun keenam arahan presiden, kata Ribka Haluk, pertama pastikan agenda penyelenggaraan pemiludilaksanakan tepat waktu, kedua dukungan kepadapenyelenggara pemilu yakni kepada KPU dan Bawaslu, ketiga KPU dapat menjaga dan meningkatkan kualitas pemilu dengan indicator, partisipasi pemilih, kualitas pendidikan pemilih dan kualitas tata kelola kepemiluan.
“Pada poin keempat, KPU agar hati-hati dalammenyelenggarakan pemilu khususnya terkait isu-isupolitik yang tidak terkendali, kelima kampanye agar dipersingkat, waktu kampanye 90 hari dan keenamagar seluruh aparat negara dikerahkan untukmendukung kelancaran proses produksi dandistribusi logistik sampai ke tempat pemungutansuara (TPS),” jelasnya.
Ribka Haluk menerangkan Papua Tengah nantinyaakan memiliki jumlah anggota DPR di tingkatprovinsi berjumlah 56 orang dengan rincian 45 orang diperoleh dari hasil pemilu dan 11 orang dari system pengkatan. Sehingga diharapkan menjelang pemilu2024 ini, para kepala daerah diminta untuk menjaganetralitas ASN.
“Jangan sampai ASN kita terlibat dalam politikpraktis. Berdasarkan UU nomor 5 Tahun 2014 pasal2 huruf (f) terkait netralitas, sehingga ASN harusmengetahui batasan-batasannya yakni fungsi dan kewenangannya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan dan pemersatu bangsa,” lugasnya.
Ia melanjutkan berdasarkan UU Nomor 10 tahun2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintahpengganti UU Nomor 1 tahun 2014 tentangpemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadiUU Pasal 201 ayat (5) bahwa ”gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota hasil pemilihan tahun 2018 menjabatsampai dengan tahun 2023.
“Dengan demikian pada tahun 2023 di wilayah Kabupaten Se-Provinsi Papua Tengah akan ditunjukpenjabat kepala daerah, berdasarkan hal tersebutpenjabat kepala daerah yang merupakan PegawaiNegeri Sipil diwajibkan netral dan tidak berpolitikpraktis atau mendukung salah satu pasangan calonkepala daerah,” tegasnya.
Ribka Halum memaparkan sesuai data yang diterimadari Bawaslu bahwa di Papua Tengah juga terdapat 4 kabupaten dalam kategori rawan sangat tinggi yakniIntan Jaya, Puncak, Puncak Jaya dan Dogiyai. Sedangkan kabupaten dalam kategori tinggi yaknikabupaten Mimika, Nabire, Deiyai dan Paniai.
“Menjelang pemilu 2024 kedepan, kita bersama juga harus memperhatikan beberapa aktivitas yang menimbulkan potensi kerawanan penyelenggaraanpemilu, mulai dari aksi protes bagi parpol yang tidaklolos sebagai peserta pemilu, keberatan pendukungcalon, sehingga menimbulkan sengketa, penolakanatas putusan sengketa, sulitnya medan geografissehingga menghambat distribusi logistic pemilu,kericuhan di TPS, intimidasi dan politik uang, pemungutan dan penghitungan suara ulang (PSU)dan demonstrasi pasca hasil pemilu,” tuturnya.
Ribka Haluk menekankan, menindaklanjutipertemuan hari ini, agar seluruh pemerintahKabupaten Se-Papua Tengah, agar segera bersinergidengan KPUD Kabupaten, Bawaslu Kabupaten, Polres dan Kodim, guna mensukseskan pemilu 2024 sesuai dengan tema hari ini “Sinergitas TNI-Polri, Pemda dan penyelenggara pemilu dalammenyukseskan pemilu-2024 guna terwujudnyasituasi kamtibmas yang kondusif di Provinsi Papua Tengah”.
“Demoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasamemberkati kita semua dalam mengabdikan diri bagiBangsa dan Negara, secara khusus bagi masyarakatdi Papua Tengah,” tutupnya.
