JAYAPURA, (KT) – Penjabat Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos., MM, mengambil langkah tegas dalam menangani konflik yang berujung anarkis di Kabupaten Nabire. Pada tanggal 5 April 2024, aksi demo tersebut mengakibatkan pembakaran rumah warga, rudupaksa terhadap dua wanita, dan pemalangan jalan. Dengan cepat, Ribka Haluk turun tangan langsung untuk meredam situasi yang memanas.
“Situasi di Papua Tengah, khususnya di Kabupaten Nabire, saat ini aman dan terkendali. Aksi demo yang berujung anarkis hanya terjadi di satu titik saja. Saat itu, kami segera mengambil tindakan cepat bersama aparat keamanan dan Forkopimda untuk meredamnya,” ungkap Ribka Haluk dalam konferensi pers yang diadakan pada Selasa (9/4/2024).
Meskipun berusaha menemui para pendemo saat aksi berlangsung, Ribka Haluk mengaku bahwa situasi sudah terlalu berbahaya sehingga ia harus dihalangi oleh aparat keamanan. Namun, setelah mendapatkan informasi tentang korban yang terlibat dalam aksi tersebut, ia segera memimpin seluruh jajaran dan Forkopimda untuk meninjau kondisi korban.
“Di rumah sakit, kami menemukan dua wanita yang mengalami rudupaksa dan seorang anak kecil yang terluka akibat lemparan batu. Saya langsung memerintahkan agar korban mendapatkan perawatan medis yang maksimal dan memberikan santunan kepada mereka. Saat ini, ketiga korban sudah boleh pulang dan kami akan terus mendampingi mereka hingga pulih sepenuhnya,” jelasnya.
Selain memberikan perhatian kepada korban yang terluka, Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga memberikan santunan dan bantuan perbaikan rumah senilai Rp 500 juta kepada Sulistino, pemilik rumah yang dibakar oleh sekelompok orang. Ribka Haluk juga menghimbau masyarakat untuk kembali menjalani aktivitas seperti biasa, menciptakan suasana yang aman dan kondusif.
Adapun terkait dugaan intimidasi terhadap seorang jurnalis oleh aparat kepolisian, Ribka Haluk telah memanggil Kapolres untuk mendapatkan klarifikasi. Menurut informasi yang diterima, kejadian tersebut disebabkan oleh miskomunikasi di lapangan dan telah diselesaikan dengan baik.
Ribka Haluk menekankan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Tengah selalu siap menerima aspirasi masyarakat, namun dengan catatan tidak melanggar hak asasi manusia (HAM). Ia juga mengajak semua pihak untuk menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan menghindari tindakan yang dapat melanggar HAM.
Ketua Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, memberikan apresiasi atas langkah cepat yang diambil oleh Pj Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk dalam menangani konflik dan meredam kericuhan. Ia menganggap langkah tersebut sebagai contoh yang patut ditiru oleh pemimpin daerah lain di Tanah Papua.
“Ketika terjadi konflik atau keributan, pemimpin daerah harus turun tangan langsung untuk meredamnya. Langkah yang diambil oleh Ribka Haluk patut diapresiasi dan dijadikan contoh bagi pemimpin daerah lain di Tanah Papua,” pungkasnya dengan tegas.
