KOBAKMA, (KT) – Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah telah mengambil langkah nyata dalam upaya menekan angka stunting di wilayah tersebut.
Salah satu kebijakan baru yang diterapkan adalah menjadikan pejabat eselon II (pimpinan OPD), asisten, dan staf ahli sebagai bapak dan bunda asuh bagi anak-anak yang terdampak stunting.
Penjabat Bupati Mamberamo Tengah, Manogar Sirait, SIP, menjelaskan bahwa kebijakan ini resmi diberlakukan sejak bulan Januari tahun 2024.
Dalam surat keputusan bupati nomor 13 tahun 2024, disebutkan bahwa pejabat eselon II, asisten, dan staf ahli diwajibkan untuk menjadi bapak dan bunda asuh bagi anak-anak stunting.
Setiap pejabat yang terlibat harus mengalokasikan dana sebesar lima ratus ribu rupiah atau setara dengan dua rak telur.
“Dana yang dialokasikan oleh setiap pimpinan OPD, asisten, dan staf ahli akan diserahkan kepada Dinas Kesehatan dan Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana untuk disalurkan kepada anak-anak yang terdampak stunting,” ungkap Manogar Sirait.
Menurutnya, kebijakan ini diambil sebagai langkah konkret untuk mengurangi angka stunting di Kabupaten Mamberamo Tengah. Dengan menurunkan angka stunting, diharapkan akan lahir generasi penerus yang lebih berkualitas dan sehat.
“Dalam menangani masalah stunting, kita perlu melibatkan semua pihak, tidak hanya satu dinas saja. Mari bersama-sama menjalankan program bapak dan bunda asuh bagi anak-anak stunting ini,” tambahnya.
Manogar Sirait berharap agar seluruh pejabat eselon II, asisten, dan staf ahli turut aktif dalam menjalankan program tersebut. Dengan kerjasama yang baik, diharapkan upaya menekan angka stunting dapat tercapai dengan lebih efektif.
Komitmen Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah dalam menangani masalah stunting ini patut diapresiasi. Dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, diharapkan dapat diciptakan lingkungan yang sehat dan berkualitas bagi pertumbuhan anak-anak di wilayah tersebut.
