Jakarta, (KT) – Pada Kamis, 13 Juni 2024, Pemerintah Provinsi Papua Tengah resmi menandatangani kesepakatan dengan Kementerian Perhubungan RI (Kemenhub RI) terkait pengembangan Bandar Udara Douw Aturure di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) ini menandai langkah penting dalam meningkatkan fasilitas dan kapasitas bandara untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas di kawasan tersebut.
Acara penandatanganan MoU dilakukan di Kantor Kemenhub RI di Jakarta, dengan Penjabat Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos., MM, dan Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub RI, Maria Kristi Endah Murni, sebagai pihak yang terlibat langsung dalam kesepakatan ini. Kesepakatan ini mencerminkan komitmen kedua pihak untuk mempercepat pembangunan infrastruktur udara yang sangat penting bagi perkembangan wilayah Papua Tengah.
Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, menekankan pentingnya pengembangan Bandara Nabire yang saat ini masih terbatas dalam melayani penerbangan antar provinsi dan kabupaten. “Bandara saat ini hanya bisa didarati oleh pesawat sejenis ATR. Untuk memungkinkan pendaratan pesawat berbadan besar seperti Boeing, kita perlu segera memperpanjang landasan pacu. Hal ini penting untuk meningkatkan kompetisi antar maskapai dan menurunkan harga tiket yang saat ini masih cukup tinggi karena monopoli satu maskapai,” jelas Ribka Haluk.
Selain peningkatan kapasitas landasan pacu, pembangunan fasilitas lainnya seperti VIP Room juga tengah berlangsung dan ditargetkan selesai tahun ini. “Kita telah melakukan land clearing pada areal rencana perpanjangan landasan pacu dan ujung bandara arah laut serta menyambungkan listrik dari PLN ke bandara baru. Tahun ini, melalui APBD Provinsi Papua Tengah, kami akan memperpanjang landasan pacu dari 1.600 meter menjadi 2.500 meter dengan lebar 45 meter, serta melakukan penimbunan di ujung bandara sisi laut untuk menciptakan zona aman bagi penerbangan,” tambahnya.
Ribka Haluk mengungkapkan bahwa ketiga kegiatan tersebut saat ini sedang dalam proses tender fisik dan diharapkan pembangunan bisa dimulai pada pertengahan Juli 2024 dan selesai pada November hingga Desember 2024. “Dalam APBD Perubahan, kami juga telah menganggarkan pembangunan tower, pelebaran bandara hingga panjang 2.500 meter dan lebar 45 meter, pengadaan PK tipe 1, pembangunan apron, pengembangan ruang tunggu, dan kegiatan lainnya untuk mendorong modernisasi Bandara Nabire,” ujarnya.
Pj. Gubernur Ribka Haluk menegaskan bahwa kerja sama dengan Kemenhub RI ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur udara di Papua Tengah. “Kami bersama Kemenhub RI berkomitmen untuk mempercepat pembangunan bandara guna meningkatkan layanan kepada masyarakat dan mendukung aktivitas perekonomian, perdagangan, dan pariwisata di Papua Tengah. Penandatanganan MoU ini menjadi pedoman dalam melaksanakan percepatan pembangunan Bandara Nabire,” tuturnya.
Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub RI, Maria Kristi Endah Murni, mengapresiasi inisiatif Pemprov Papua Tengah dalam meningkatkan fasilitas Bandara Douw Aturure. “Kami sangat berterima kasih atas inisiatif Pj. Gubernur yang proaktif bekerja sama dengan kami. Kerja sama yang baik ini mempercepat proses pengembangan bandara dan mempermudah pelaksanaan proyek,” ungkap Maria Kristi.
Ia juga menambahkan bahwa Kemenhub RI mendukung penuh rencana Pj. Gubernur Papua Tengah yang ingin agar pesawat berbadan besar seperti Boeing dapat mendarat di Nabire. “Keinginan beliau untuk memberikan kado spesial kepada masyarakat Papua Tengah pada momen tahun baru ini tentu sangat mungkin diwujudkan. Kami akan bekerja sama untuk mewujudkan mimpi masyarakat Papua Tengah,” pungkas Maria Kristi.
Pengembangan Bandara Nabire tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kapasitas penerbangan, tetapi juga untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat Papua Tengah dengan menyediakan akses transportasi udara yang lebih baik dan terjangkau. Dengan peningkatan infrastruktur ini, diharapkan akan terjadi peningkatan mobilitas, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Bandara Nabire, yang saat ini hanya melayani penerbangan dengan pesawat kecil, diharapkan bisa menjadi hub yang lebih besar dan lebih modern. Rencana perpanjangan landasan pacu hingga 2.500 meter dan pengembangan fasilitas pendukung lainnya diharapkan dapat menarik lebih banyak maskapai untuk beroperasi di Nabire, sehingga tercipta persaingan harga tiket yang sehat dan lebih terjangkau bagi masyarakat.
Kerja sama antara Pemprov Papua Tengah dan Kemenhub RI dalam pengembangan Bandara Nabire merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa infrastruktur udara di wilayah tersebut siap menghadapi tantangan masa depan dan mampu mendukung perkembangan ekonomi yang lebih baik. Ini adalah bukti nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan konektivitas dan kualitas hidup masyarakat di Papua Tengah.
Dengan penandatanganan MoU ini, harapannya adalah bahwa proyek pengembangan Bandara Nabire dapat berjalan lancar dan selesai tepat waktu, memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat dan perekonomian daerah. Pemerintah dan masyarakat Papua Tengah menantikan hasil dari proyek ini yang akan membawa perubahan positif dan meningkatkan kualitas hidup di wilayah tersebut.
Kesepakatan ini tidak hanya menandai komitmen untuk pengembangan infrastruktur udara yang lebih baik di Papua Tengah, tetapi juga menunjukkan dedikasi pemerintah dalam memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang lebih baik ke layanan transportasi udara yang aman, efisien, dan terjangkau. Dengan pengembangan Bandara Nabire, diharapkan masyarakat dapat menikmati manfaat dari peningkatan mobilitas dan konektivitas, yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di seluruh wilayah Papua Tengah.
