TIMIKA, (KT)– Pemerintah Provinsi Papua Tengah kembali menggelar Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) ke II Tahun 2024, bertempat di Ballroom Swissbel Hotel Timika, pada Rabu (18/09/2024). Kegiatan ini menyoroti tantangan utama dalam bidang kesehatan di provinsi tersebut, seperti stunting, malaria, dan aksesibilitas layanan kesehatan. Acara dibuka oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Ir. Budi Gunadi Sadikin, didampingi Penjabat Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, serta Penjabat Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito.
Kegiatan ini juga memperkenalkan program inovatif penurunan malaria bertajuk “Tempo Kas Tuntas”, yang menjadi salah satu prioritas dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Papua Tengah.
Papua Tengah Hadapi Tantangan Besar di Bidang Kesehatan
Dalam sambutannya, Penjabat Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, menyambut hangat kehadiran Menteri Kesehatan beserta jajarannya dan menggarisbawahi pentingnya Rakerkesda ini sebagai forum strategis untuk membahas dan merumuskan kebijakan yang konkrit dalam pembangunan kesehatan.
“Tema yang diangkat tahun ini sangat relevan, yaitu ‘Aksi Bersama untuk Provinsi Papua Tengah Sehat: Strategi Efektif Percepatan Penurunan Stunting, Eliminasi Malaria, dan Peningkatan Aksesibilitas Layanan Kesehatan’. Ini menunjukkan betapa pentingnya kerja bersama untuk mengatasi tantangan kesehatan yang masih kita hadapi,” ujar Dr. Ribka Haluk dalam pidatonya.
Rakerkesda kali ini berfokus pada tiga isu utama yang menjadi tantangan kesehatan di Papua Tengah: stunting, malaria, dan aksesibilitas layanan kesehatan. Menurut data terbaru, prevalensi stunting di Papua Tengah masih cukup tinggi, dan upaya intensif diperlukan untuk menurunkan angka tersebut.
“Kita harus meningkatkan gizi ibu hamil dan balita, serta memberikan edukasi yang lebih baik kepada masyarakat untuk mencegah stunting. Selain itu, sebagai wilayah endemik malaria, Papua Tengah harus bekerja keras mengeliminasi penyakit ini agar kualitas hidup masyarakat dapat meningkat,” lanjutnya.
Koordinasi Lintas Sektor Kunci Sukses Penanganan Kesehatan
Penjabat Gubernur juga menegaskan bahwa dalam menangani persoalan kesehatan yang kompleks seperti stunting dan malaria, diperlukan koordinasi lintas sektor, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini bertujuan agar program intervensi dapat berjalan lebih efektif dan terintegrasi.
“Koordinasi lintas sektor sangat penting. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintah daerah harus bersinergi dengan pemerintah pusat, lembaga internasional, dan masyarakat untuk memastikan target-target kesehatan tercapai,” tegas Dr. Ribka Haluk.
Selain itu, ia menekankan pentingnya memperkuat infrastruktur kesehatan dan sumber daya manusia, terutama di daerah pelosok yang masih sulit dijangkau. “Kami akan terus mendorong pembangunan puskesmas, penyediaan tenaga medis yang kompeten, dan pemanfaatan teknologi kesehatan agar semua masyarakat, baik di perkotaan maupun di pelosok, bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak,” imbuhnya.
Menkes: Fokus pada Preventif dan Promotif
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan pentingnya memperkuat upaya promotif dan preventif dalam bidang kesehatan. Menurutnya, tujuan utama sektor kesehatan adalah mencegah masyarakat jatuh sakit, bukan hanya mengobati.
“Tugas kita adalah memastikan rumah sakit kosong, artinya masyarakat kita sehat. Untuk itu, penting bagi tenaga kesehatan memahami pola penyakit dan epidemiologi agar bisa mencegah penyebaran penyakit sejak dini,” kata Menkes.
Menkes juga menyoroti bahwa Papua, termasuk Papua Tengah, merupakan wilayah dengan tingkat kasus malaria tertinggi di Indonesia. Kabupaten Mimika sendiri menyumbang 35 persen dari total kasus malaria nasional. Oleh karena itu, pemerintah pusat menempatkan penurunan angka malaria sebagai salah satu prioritas utama di Papua Tengah.
“Penurunan malaria menjadi fokus utama di 14 kabupaten dan kota, termasuk Mimika dan Nabire. Rakerkesda ini menjadi momentum penting untuk merumuskan kebijakan yang dapat mengatasi berbagai masalah kesehatan, khususnya malaria,” tambah Menkes Budi.
Kolaborasi untuk Kesehatan Papua Tengah yang Lebih Baik
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono, para Dirjen Kementerian Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan dari delapan kabupaten di Provinsi Papua Tengah, serta para Direktur dan Kepala Puskesmas. Para peserta diharapkan dapat membawa pulang gagasan dan strategi yang akan langsung diimplementasikan di wilayah masing-masing.
Dalam penutupan sambutannya, Dr. Ribka Haluk berharap agar Rakerkesda kali ini tidak hanya menjadi ajang diskusi, tetapi juga menghasilkan kebijakan-kebijakan yang implementatif. Ia mengingatkan bahwa tantangan kesehatan seperti stunting dan malaria tidak dapat diatasi hanya dengan satu sektor saja, melainkan harus melibatkan pendekatan komprehensif yang juga mencakup aspek sosial dan ekonomi.
“Masalah kesehatan tidak bisa berdiri sendiri, sering kali terkait erat dengan faktor sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, saya mendorong setiap daerah untuk berinovasi dalam mengatasi kendala yang ada, dan bersama-sama kita wujudkan Papua Tengah yang lebih sehat dan sejahtera,” tutup Dr. Ribka Haluk.
Dengan terselenggaranya Rakerkesda II ini, diharapkan Provinsi Papua Tengah dapat mencapai percepatan penurunan angka stunting, eliminasi malaria, dan peningkatan layanan kesehatan yang lebih merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat.
