TIMIKA, (KT)– Penjabat Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Ir. Budi Gunadi Sadikin, melakukan kunjungan kerja ke fasilitas pengendalian malaria milik PT Freeport Indonesia di Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Kunjungan ini dilaksanakan setelah peluncuran program inovasi penanggulangan malaria bertajuk “Tempo Kas Tuntas” dalam Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) II Tahun 2024 di Swiss-Belhotel Timika pada Rabu (18/09/2024).
Dalam kunjungan tersebut, Menkes Budi Gunadi Sadikin menyoroti tingginya angka kasus malaria di Papua, yang menyumbang sebagian besar dari total kasus malaria nasional. Kabupaten Mimika sendiri menyumbang sekitar 35% dari total kasus nasional pada tahun 2023. Menurutnya, penurunan angka malaria menjadi prioritas di 14 kabupaten/kota, termasuk Mimika dan Nabire.
“Kita harus fokus pada daerah dengan kasus malaria tertinggi. Melalui program inovasi seperti ini, kita dapat merumuskan langkah-langkah strategis untuk mengatasi masalah kesehatan di Papua Tengah, khususnya dalam menekan angka malaria,” ujar Menkes Budi.
Rombongan Menkes, yang juga diikuti oleh Penjabat Bupati Mimika Valentinus Sudarjanto Sumito, melakukan peninjauan langsung terhadap proses pengendalian malaria di fasilitas PT Freeport. Mereka melihat laboratorium entomologi dan insektarium yang digunakan untuk memantau dan meneliti penyebaran nyamuk vektor malaria.
“Laboratorium di sini sangat baik, baik untuk penelitian entomologi maupun insektarium. Saya akan merekomendasikan kepada Dirjen agar fasilitas seperti ini didirikan di daerah-daerah endemis lainnya. Ini akan membantu kita memahami jenis nyamuk yang berbahaya dan bagaimana cara menekan penyebarannya,” ungkap Menkes.
Penjabat Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, juga mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan PT Freeport dalam pengendalian malaria. Menurutnya, apa yang diterapkan perusahaan ini dapat dijadikan model untuk diterapkan di daerah lain di Papua Tengah yang juga menghadapi permasalahan malaria.
“Apa yang kita lihat di sini sangat inspiratif dan wajib diterapkan di wilayah lain di Papua Tengah. Mengingat malaria merupakan salah satu isu kesehatan yang sangat mendesak di Papua, kita perlu mengatasi masalah ini dengan pendekatan yang terkoordinasi,” jelas Ribka.
Ribka Haluk juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan sektor swasta dalam menangani malaria. Ia yakin bahwa melalui pendekatan terintegrasi, angka prevalensi malaria di Papua Tengah dapat ditekan secara signifikan dalam beberapa tahun mendatang.
“Kunci keberhasilan program ini terletak pada kerjasama lintas sektor dan penerapan strategi yang tepat. Saya optimis, melalui komitmen bersama, kita bisa mencapai penurunan signifikan angka malaria di Papua Tengah,” pungkasnya.
