Jakarta, (KT)– Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengintensifkan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait rencana pembangunan Kantor Gubernur, DPRP, dan MRP Papua Tengah. Dalam rapat yang digelar pada Senin (30/09/2024) di Jakarta, Pj Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos., M.M, memastikan proyek ini akan mulai dibangun pada Januari 2025.
Dalam pertemuan yang dihadiri oleh para ahli dan arsitek IKN serta perwakilan dari berbagai dirjen Kementerian PUPR, Ribka Haluk menyampaikan bahwa proses lelang proyek direncanakan dimulai pada November 2024. “Pekerjaan besar ini diharapkan sudah bisa dimulai pada awal tahun 2025,” ungkapnya.
Rencana pembangunan ini, menurut Gubernur Haluk, akan tetap merujuk pada master plan awal yang telah dirancang, meski masih memerlukan kajian lebih lanjut terkait aspek konstruksi, desain, dan model bangunan. “Kami telah menyiapkan master plan yang komprehensif, termasuk studi amdal dan sanitasi yang telah selesai. Desain pusat perkantoran ini dianggap unik dan membutuhkan tim teknis berpengalaman,” tuturnya.
Pj Gubernur juga mengapresiasi respons positif dari Kementerian PUPR yang mengakui bahwa desain pusat pemerintahan Papua Tengah memiliki potensi untuk menjadi percontohan skala nasional, terutama untuk daerah otonomi baru (DOB). “Pembangunan ini bukan hanya representasi dari pemerintahan di Papua Tengah, tetapi juga mencerminkan ciri khas budaya Bumi Cenderawasih,” jelas Ribka Haluk.
Dengan proyek ini, Papua Tengah diharapkan dapat menjadi model bagi daerah otonomi baru lainnya di Indonesia, baik dari segi perencanaan maupun eksekusi pembangunan.
