Jayapura, (KT)– Program penyediaan makanan bergizi gratis bagi anak sekolah bukanlah hal baru dalam kebijakan pendidikan di Indonesia. Sebagaimana pendidikan, pemenuhan gizi juga merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk mendukung tumbuh kembang anak dan meningkatkan kualitas pembelajaran.
Hal ini disampaikan dalam seminar bertema “Buat Ko dan Sa, Apakah Penting Makan Bergizi Gratis di Papua?” yang diselenggarakan oleh Panitia Dies Natalis ke-49 Asrama Mahasiswa Katolik Tauboria, Abepura, Jayapura, di Aula Asrama Tauboria (1/3).
Belajar dari Program Sebelumnya
Sebelumnya, pemerintah telah melaksanakan berbagai program pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah, seperti Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) yang didasarkan pada Permendagri No. 18 Tahun 2011. Program ini bertujuan menyediakan jajanan sehat atau makanan lengkap yang aman dan bergizi bagi peserta didik.
Selain itu, Program Gizi Anak Sekolah (Progas) yang dijalankan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) bekerja sama dengan World Food Programme (WFP) pada 2014–2019 telah menjangkau lebih dari 300 kabupaten/kota dan 600 SD di daerah terluar Indonesia. Program ini melibatkan masyarakat setempat dalam pengelolaan dapur sekolah, sehingga menciptakan keterlibatan aktif orang tua dan komunitas dalam penyediaan makanan bergizi bagi anak-anak.
Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Era Presiden Prabowo
Kini, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya memperkuat ketahanan gizi dan meningkatkan kualitas pendidikan.
Namun, agar program ini berjalan efektif di Tanah Papua, diperlukan pendekatan yang lebih sesuai dengan kondisi lokal. Badan Gizi Nasional (BGN) diharapkan dapat menyusun skema implementasi yang memperhitungkan karakteristik wilayah Papua yang beragam:
Perbedaan kondisi geografis – Ada daerah yang mudah diakses transportasi, tetapi ada juga yang sulit dijangkau.
Situasi keamanan – Beberapa wilayah masih menghadapi konflik, sehingga membutuhkan pendekatan khusus.
Tingkat ekonomi masyarakat – Tidak semua keluarga memiliki kondisi ekonomi yang sama, sehingga pola distribusi perlu disesuaikan.
Sumber pangan lokal – Penggunaan bahan makanan dari hasil pertanian setempat harus diutamakan agar lebih berkelanjutan.
BGN perlu melakukan sosialisasi intensif kepada pemerintah daerah, yayasan, dan sekolah agar implementasi MBG di Papua berjalan sesuai kebutuhan. Selain itu, penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) bersama antara BGN dan Pemda menjadi hal penting agar distribusi makanan dapat dilakukan secara merata dan berkelanjutan.
Pendidikan Gratis: Tantangan dan Solusi
Di sisi lain, pendidikan gratis juga menjadi aspek yang tidak kalah penting. Pemerintah daerah perlu menghitung dengan cermat alokasi dana pendidikan, baik yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) maupun Dana BOS, berdasarkan Data Dapodik di setiap sekolah.
Jika dana yang tersedia belum mencukupi untuk mewujudkan pendidikan gratis yang berkualitas, maka Pemda dapat mengajukan tambahan anggaran kepada pemerintah pusat. Namun, keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada anggaran, tetapi juga pada disiplin dan kehadiran guru di tempat tugas.
Beberapa langkah yang perlu dipastikan agar program pendidikan gratis berjalan efektif di Papua adalah:
Kehadiran Guru – Semua guru harus berada di tempat tugas, baik di daerah pesisir, dataran rendah, maupun pegunungan.
Dukungan Pemda dan Yayasan Sekolah – Harus ada sinergi yang kuat dalam memastikan pendidikan dan pemberian makan gratis berjalan beriringan.
Stabilitas Keamanan – Program ini tidak akan berjalan optimal jika masih terjadi konflik dan gangguan keamanan.
Kesimpulan
Makanan gratis dan pendidikan gratis memiliki peran yang sama penting dalam menciptakan generasi Papua yang sehat dan cerdas. Jika program ini dijalankan dengan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat, maka anak-anak Papua akan mendapatkan akses pendidikan dan gizi yang lebih baik.
Keberhasilan program ini bukan hanya soal anggaran, tetapi juga bagaimana seluruh pemangku kepentingan bekerja sama untuk memastikan tidak ada lagi anak yang lapar di sekolah, tidak ada lagi anak yang tertinggal dalam pendidikan, dan tidak ada lagi daerah yang terabaikan.
Pendidikan Gratis dan Makan Gratis, Keduanya Sama-Sama Penting!
