NABIRE, (KT)– Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol. Jermias Rontini menegaskan pentingnya peningkatan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam penegakan hukum di wilayah Papua Tengah. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Papua Tengah di Hotel Carmel, Nabire, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama dua hari ini turut dihadiri oleh Wakapolda Papua Tengah Kombes Pol. Dr. Gustav R. Urbinas, Dirreskrimum Kombes Pol. Asep Sayidi Wijaya, Pejabat Utama (PJU) Polda Papua Tengah, serta jajaran Satreskrim Polres se-Papua Tengah.
Mengusung tema “Meningkatkan Kinerja Reskrim Polri yang Profesional dan Akuntabel melalui Sinergitas Polri Bersama Masyarakat dalam Mendukung Program Pemerintah Tahun 2026”, Rakernis ini dirancang untuk merumuskan langkah strategis dalam menjaga kepastian hukum dan stabilitas keamanan di Daerah Otonom Baru (DOB) Papua Tengah.
Dalam pembukaannya, Kapolda menyoroti data SELRA Ditreskrimum Polda Papua Tengah yang mencatat sebanyak 2.135 perkara tindak pidana. Tiga kasus tertinggi didominasi oleh:
Butir Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor): 426 perkara
Butir Pencurian: 348 perkara
Butir Penganiayaan: 269 perkara
“Data ini harus menjadi bahan evaluasi bersama. Jajaran Reskrim harus mampu hadir sebagai garda terdepan dalam memberikan kepastian hukum, melindungi hak asasi manusia, serta menekan angka kriminalitas secara efektif,” tegas Brigjen Pol. Jermias Rontini.
Guna mengoptimalkan kinerja penegakan hukum, Kapolda menyampaikan lima arahan strategis kepada seluruh jajaran penyidik Reskrim:
1. Mendukung Program Prioritas Kapolri: Mengoptimalkan Patroli Siaga Reserse (PAGAR), pembaruan SP2HP yang transparan, serta mengedepankan restorative justice untuk perkara ringan.
2. Menjaga Profesionalisme & Transparansi: Menjauhi segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan rekayasa perkara.
3. Pendekatan Humanis & Kearifan Lokal: Mengedepankan penyelesaian masalah yang adil dengan tetap memperhatikan hak korban dan kearifan lokal setempat.
4. Digitalisasi Penyidikan: Memaksimalkan penggunaan aplikasi E-Manajemen Penyidikan (EMP) agar penginputan data perkara akurat dan akuntabel.
5. Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA & TPPO): Memberikan pendampingan serta perlindungan hukum yang responsif dan maksimal bagi korban rentan.
Menutup arahannya, Kapolda mengajak seluruh peserta untuk aktif memanfaatkan forum Rakernis guna memperdalam kemampuan teknis dan memperkuat sinergi dengan instansi terkait, tokoh masyarakat, serta tokoh adat.
“Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari ketegasan penindakan, tetapi juga dari ketelitian pembuktian dan pelayanan yang humanis. Jadilah penyidik yang teliti dalam pembuktian, tegas dalam penindakan, dan humanis dalam pelayanan,” pungkasnya.
