JAYAPURA (KT) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) untuk melakukan pengkajian dan evaluasi tentang realisasi dan pelaksanaan Otsus di Papua.
“Otsus akan berakhir, kita minta LIPI untuk mengkaji dan LIPI tidak berdiri sendiri, harus terjun ke Papua mendengar sendiri, tetapi tentunya LIPI membantu Kementerian Dalam Negeri, kalau KPK dibutuhkan, kami ikut mendengarkan,” kata Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarief, Kamis (25/7/2019)
Menurutnya, penelitian LIPI tentu dapat di gunakan dengan baik, sebab masa depan Papua ada di tangan ditangan Papua. Sehingga jika KPK juga diberikan kewenangan, maka sudah barang tentu kewenangan itu akan digunakan dengan baik untuk kesejahteraan orang Papua.
Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) L.T Handoko mengatakan keterlibatan LIPI dalam rencana evaluasi dana Otsus di Papua akan dilakukan setelah adanya kesepakatan dari semua daerah di Papua.
“Evaluasinya semua aspek mengenai Otsus, dan tentunya tergantung kesepakatan dari 29 Kabupaten/ kota yang akan ditanda-tangani PKS nya pada 31 Juli nanti,” kata Handako kepada wartawan, Kamis (25/7/2019).
Ia mengatakan keterlibatan LIPI dalam hal melakukan evaluasi dana Otsus sebagaimana usulan dari Kemendagri. “Dana Otsus ini kan akan habis beberapa tahun lagi sehingga harus dilakukan evaluasi apakah harus di teruskan seperti yang sekarang atau dengan modivaiaksi atau apapun,” katanya.
LIPI sendiri pernah melakukan evaluasi terhadap elemen-elemen Otsus yang ditelitik sejak 2006 hingga dikeluarkannya papua roadmate, kemudian ada persoalan sektoral pemerintahan yang masih dalam penelitian hingga saat ini.
“ jadi memang pernah ada penelitian tapi tidak khusus tentang Otsus, dan ini pasti jadi bagian yang tidak terlepas,” jelasnya.
Intinya soal bagaimana konsep serta hasil evaluasi nantinya, kata Handoko akan dilihat, untuk selanjutnya termuan problem tersebut akan di perbaiki.
Ia mengaku, semua materi termasuk Otsus Plus, nantinya akan menjadi masukan dalam evaluasi nantinya. “ LIPI menampung semua aspirasi mulai dari pemerintahan hingga kondisi masyarakat di lapangan, yang pasti kita akan turun ke lapangan,” tambah Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan LIP, Tri Pudjiastuti. (TA)
