NABIRE, (KT) – Dalam sebuah langkah signifikan untuk memperkuat birokrasi dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik, Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah resmi menerima 256 Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Tenaga Honorer Kategori 2 (TH-K2) Provinsi Papua. Penerimaan ini direncanakan akan diresmikan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos., MM, yang akan memberikan pengarahan langsung kepada para pegawai baru tersebut pada Rabu, 22 Mei 2024.
Dalam sebuah wawancara dengan media pada Selasa, 21 Mei 2024, Dr. Ribka Haluk menyatakan antusiasmenya untuk menyambut dan memberikan arahan kepada ASN TH-K2 yang telah ditempatkan di Provinsi Papua Tengah. “Rencananya besok saya akan menyambut langsung kehadiran seluruh ASN TH-K2 Provinsi Papua yang ditempatkan di sini. Seluruh pegawai tersebut nantinya akan diberikan pengarahan,” ujarnya.
Ribka Haluk menjelaskan bahwa awalnya jumlah ASN TH-K2 yang direncanakan untuk masuk ke Provinsi Papua Tengah adalah 260 orang. Namun, setelah proses pendataan, satu orang dilaporkan meninggal dunia dan tiga orang lainnya tidak melengkapi berkas yang diperlukan. “Dari laporan BKPSDM, diperkirakan lebih dari 90 persen orang telah melaporkan kedatangannya pasca dilakukan pemanggilan. Bahkan kini seluruhnya telah disebar ke dinas-dinas, sesuai dengan kemampuan bidang mereka masing-masing,” tambahnya.
Penjabat Gubernur berharap agar pengalaman panjang para ASN TH-K2 selama bertugas sebagai honorer di Provinsi Papua dapat diterapkan di tempat kerja baru mereka di Provinsi Papua Tengah. “Harapan saya mereka segera beradaptasi di lingkungan kerja masing-masing. Saya percaya dengan pengalaman yang mereka miliki, mereka bakal menjadi tenaga baru yang bermanfaat bagi seluruh ASN yang sudah ada di sini,” jelas Ribka Haluk.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Papua Tengah, Roland James, menjelaskan bahwa pengalihan ASN TH-K2 ini berdasarkan Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No: B/3171/M.SM.01.00/2023. Surat tersebut mengatur tentang pengusulan sebanyak 260 orang Eks TH-K2 Provinsi Papua tahap pertama menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). “Dari 260 orang yang diusulkan, 256 orang telah ditetapkan Nomor Induk Pegawai (NIP)-nya oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), sedangkan 4 orang lainnya tidak memenuhi syarat,” ungkap Roland.
Roland menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan pemanggilan kepada 256 Eks TH-K2 untuk segera melapor. Hingga saat ini, lebih dari 90 persen dari mereka telah berada di Nabire dan melapor ke BKPSDM. “Jika tidak ada halangan, besok Pj Gubernur akan menerima mereka, selanjutnya mereka akan bekerja sesuai dengan penempatan pada unit kerja masing-masing,” ujarnya.
Penerimaan ini menandai langkah maju dalam penguatan struktur ASN di Provinsi Papua Tengah. Dengan adanya penambahan tenaga baru ini, diharapkan pelayanan publik di berbagai dinas dan unit kerja di Provinsi Papua Tengah akan semakin optimal. Para ASN TH-K2 yang kini menjadi bagian dari birokrasi Papua Tengah diharapkan dapat membawa semangat baru dan inovasi dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Dengan penempatan yang strategis sesuai dengan keahlian masing-masing, ASN baru ini diharapkan mampu berkontribusi positif dalam berbagai sektor. Langkah ini juga menjadi bukti komitmen Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya manusia yang profesional dan berdedikasi.
