Demokrat Papua Bawa Dokumen Kepengurusan Resmi ke Kemenkumham

  • Whatsapp

JAYAPURA (KT) – Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Papua, Yunus Wonda bersama perwakilan 29 DPC se Papua, Rabu (10/03/2021) mendatangi Kantor Kemenkumham Perwakilan Papua.

Kehadiran para elite Partai Demokrat (PD) Papua ini dalam rangka menyampaikan pernyataan sikap serta dokumen kepengurusan sah Partai Demokrat dibawah komando Ketua Umum, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan menolak manufer politik pecatan Demokrat versi KLB Deli Serdang.

Read More

“Kita hadir disini membawa pernyatan sikap kami Demokrat Papua dan seluruh DPC, bahwa kami tetap dalam satu komando dibawah kepemimpinan AHY,” kata Yunus Wonda usai penyerahan sikap PD Papua kepada Kepala Kemenkumham Wilayah Papua, Anthonius M. Ayorbaba.

Kepada wartawan, Yunus Wonda mengaku sangat menyayangkan sikap para eks kader Demokrat, yang secara terbuka menyusun strategi perlawanan melawan kepengurusan Demokrat yang sah.

“Kami melihat ini sebagai salah satu contoh pembelajaran buruk terhadap demokrasi di Indonesia. Jika kondisi ini terus terjadi, dimana partai besar sengaja ‘disalip’ dengan dilatar belakangi kepentingan kekuasaan. Ini preseden buruk bagi demokrasi tanah air, dan tidak menutup kemungkinan hal ini juga akan terjadi di partai-partai besar lainnya yang ada di Indonesia,” jelas Yunus Wonda.

Apalagi, mereka yang melakukan kudeta terhadap Demokrat ini, adalah orang-orang terdekat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dimana secara tidak langsung pada masa kepemimpinan SBY, hidup bersama SBY, diberikan jabatan harkat dan martabat, namun akhirnya berakhir dengan penghianatan.

Sehingga dengan sikap PD Papua, Yunus Wonda berharap Kemenkumham dapat melihat hal ini secara baik dan bijak, serta tentunya tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan, serta AD/ART partai.

“Aksi pernyatan sikap ini kami sampaikan serentak di 34 DPD serta DPC yang ada di seluruh Indonesia,” kata Yunus Wonda.

Plt Sekretaris PD Papua, Boy Markus Dawir menyebut isi pernyataan sikap yang disampaikan kepada Kemenkumham Wilayah Papua, meliputi surat penolakan terhadap kepengurusan Demokrat versi KLB Deli Serdang, AD dan ART Partai Demokrat, SK penolakan KLB Demokrat Deli Serdang dan pernyatan sikap kesetiaan terhadap kepengurusan hasil kongres V Partai Demokrat, 5 Maret 2020, SK DPP tentang revisi kepengurusan DPD PD Papua periode 2017-2022.

“Semua pernyataan itu ditanda-tangani dan di cap oleh 29 DPC dan DPD PD Papua, jadi kami utuh mendukung AHY sesuai konstitusi Partai Demokrat,” kata Boy Dawir.

Inti dari pernyerahan dokumen tersebut, kata Boy Dawir sebagai bukti bahwasanya PD Demokrat dibawah komando AHY merupakan pengurus sah.

Ditanyakan apakah ada oknum pengurus maupun kader PD Papua yang ikut dalam kongres Demokrat versi KLB di Deli Serdang, Boy Dawir memastikan tidak ada satupun kader yang ikut terlibat.

“Saya pastikan tidak ada, sebab untuk DPD dan DPC se Papua saya selalu absen dan share location sehingga dipastikan tidak ada,” jelasnya. (TA)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *